Kepala Daerah Dalam Pusaran Korupsi

Riset dari Rumesten (2014) menemukan, perilaku korupsi kepala daerah dipicu oleh perge-laran pilkada secara langsung.

Pemilihan kepala daerah selalu menyimpan cerita permainan uang yang menggiringnya.

Mulai dari gejala beli perahu untuk pencalonan, menyawer uang untuk membeli dukungan, kampanye dengan menyebar uang, hingga serangan fajar di hari pemilihan maupun permainan di tingkat tabulasi hasil adalah riwayat yang senantiasa hadir di setiap pilkada.

Bahkan daftar itu belum cukup.

Dapat diperpanjang hingga tahapan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK), yang beberapa waktu yang lalu pernah memakan korban adalah ketua MK kala itu.

Hampir setiap tahapan membutukan konversi ke dalam bentuk uang. Pemilihan menjadi berbiaya mahal.

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

Baik biaya untuk pengeluaran bagi kegiatan halal maupun biaya untuk kegiatan haram (Zainal Arifin Mochtar, 2018).

Mantan Mendagri Gamawan Fauzi pernah mengungkapkan, ketika dia bertanya kepada dua gubernur berapa biaya yang dikeluarkan selama pilkada, jawabnya ada yang menye-but Rp 60 miliar dan ada juga yang menghabiskan hingga 100 miliar (Kompas, 18/1/2011).

Bupati Aceh Tamiang, Mursil, mengungkapkan ia menghabiskan hampir Rp 10 miliar saat pilkada (Kompas, 13/11/2018).

Hasil kajian Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, biaya kampanye pemilihan gubernur berkisar Rp 20 miliar-Rp 100 miliar.

Sedangkan untuk pemilihan bupati/walikota berkisar Rp 20 miliar-Rp 30 miliar (Kompas, 21/2/2018).

Sekjen PAN Eddy Suparno, sebagaimana dikutip Ikhsan Darmawan (2018), menyebutkan, biaya politik dalam pilkada tinggi, termasuk untuk mengumpulkan massa dan menyiapkan nasi bungkus.

Ditengah besarnya biaya kampanye tersebut, korupsi menjadi mata rantai yang mengaitkan perilaku mencuri uang negara dengan mahalnya biaya politik.

Seseorang yang terjun ke dunia politik harus memiliki modal finansial yang cukup.