Kepala Daerah Dalam Pusaran Korupsi

Oleh: Mahendra Kusuma, SH, MH.
Dosen PNSD LLDIKTI Wilayah II Dpk FH Universitas Tamansiswa Palembang.

Terkejut, prihatin, dan kecewa.

Itulah yang ada dibenak penulis. Sebagaimana diberitakan berbagai media cetak, media elektronik, dan media online, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin terkena OTT KPK.

KPK telah menyegel kantor Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan konferensi pers KPK, Dodi Reza beserta beberapa ASN dan pengusaha terlibat kasus suap proyek infrastruktur di kabupaten Muba.

Dodi diduga terlibat dalam merekayasa proses pelelangan untuk memenangkan satu perusahaan dengan syarat ada commitment fee untuk bupati, kepala dinas PUPR dan lainnya.

Kendati kita harus menghormati asas praduga tak bersalah, namun pengalaman telah mem-buktikan bahwa seseorang apabila terjaring KPK tidak mungkin lolos dari jerat hukum.

Kasus yang menimpa Bupati Musi Banyuasin tersebut semakin menambah panjang kasus korupsi yang melibatkan para kepala daerah.

Pertanyaannya, mengapa banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi?

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sripokutv di bawah ini:

Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi disebabkan karena sistem pemilihan kepala daerah kita berbiaya mahal.

Mahalnya biaya politik dalam pilkada menjadikan ajang pilkada dikuasai oleh keluarga pejabat, orang kaya, atau tokoh yang didukung pemilik modal (bohir).

Seseorang yang memberanikan diri untuk terjun dalam ajang pilkada harus siap secara integritas, kapasitas, dan isi tas (kemampuan finansial).

Yang disebut terakhir ini terkadang lebih menentukan.