Breaking News:

Kapolri Terbitkan Surat Telegram, Perintahkan Kapolda Tindak Tegas Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri menerbitkan surat telegram ST/2162/X/HUK.2.8./2021. Perintahkan Kapolda menindak tegas anggota yang melakukan kekerasan berlebihan

Editor: Azwir Ahmad
SRIPOKU.COM/HUMAS POLDA SUMSEL
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 

SRIPOKU.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram ditujukan kepada para Kapolda.

Surat telegram bernomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021 ini ditandatangani Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Senin (18/10/2021) itu dalam rangka memitigasi dan mencegah kasus kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh anggota Polri.

Salah satu poin meminta Kapolda melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras kepada anggota Polri yang melakukan kekerasan ke masyarakat.

“Melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggoota Polri yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebihan terhadap masyarakat,” bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dikonfirmasi, Senin (18/10/2021) membenarkan adanya ST tersebut. Adapun, ST ini terbit seiring masih adanya kasus kekerasan berlebihan dari anggota Polri kepada masyarakat.

Pertama, kasus di Polsek Percut Sei Tuan Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara yang dinilai tidak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus penganiayaan.

Kedua, adanya kasus anggota Polresta Tangerang Polda Banten membanting mahasiswa yang melakukan unjuk rasa pada 13 Oktober 2021.

Ketiga, terjadinya kasus anggota Satlantas Polresta Deli Serdang Polda Sumatera Utara melakukan penganiayaan terhadap pengendara pesepda motor pada 13 Oktober 2021.

Dalam ST Kapolri terebut, Kapolda diminta melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggoota Polri yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebihan terhadap masyarakat.

Kemudian, memerintahkan para kapolda mengambil alih kasus kekerasan yang berlebihan yang terjadi serta memastikan penanganannya dilaksanakan secara prosedural, transparan, dan berkeadilan.

Selanjutnya, memerintahkan agar memberikan informasi secara terbuka dan jelas kepada masyarakat terkait penanganan kasus tersebut.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved