Pemda Muara Enim Panggil Lima Pemegang IUP Batubara, Cari Solusi Masalah Pertambangan Tanpa Izin

Pemkab Muaraenim mengudang perusahaan pemegang IUP untk mencari jalan keluar persoalan penambangan batubara tanpa izin

Penulis: Ardani Zuhri | Editor: Azwir Ahmad
sripoku.com/ardani
Rapat : Asisten II H Riswandar SH MH memimpin rapat Penyelesaian Pertambangan Tanpa izin (PETI) di dua wilayah Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung. 

SRIPOKU.COM, MUARA ENIM - Dalam rangka penyelesaian masalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) batubara, Pemkab Muara Enim akan memanggil lima pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tempat lokasi PETI di wilayah Kabupaten Muara Enim, Kamis (17/6/2021).

Adapun ke lima perusahaan pemegang IUP tersebut adalah PT Bukit Asam Tbk, PT Menambang Muara Enim (MME), PT Bara Anugrah Sejahtera (BAS), PT Pacipic Flobal Utama (PGU) dan PT Sriwijaya Bara Priharum (SBP).

"Target kita sebelum tanggal 14 Juli, keputusannya sudah ada yang bisa dibawa ke Jakarta," tegas Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Riswandar SH MH pada saat memipin rapat Penyelesaian Pertambangan Tanpa izin (PETI} di Kabupaten Muara Enim diruang rapat Serasan Sekundang Muara Enim.

Menurut Riswandar, jika mengacu ke aturan yakni UU No 3 tahun  2020 tentang Perubahan UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba, itu jelas Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak perbolehkan. Dalam aturan tersebut IPR hanya diberikan kepada pertambangan batuan, mineral dan logam, tidak batubara.

Tetapi kenyataan dilapangan, meski ada aturan tersebut namun masyarakat tetap melakukan penambangan batubara. Atas hal tersebut, jika tidak ditertibkan oleh Pemerintah dan pihak terkait berarti sama saja pembiaran, karena akan merusak lingkungan dan berdampak dengan hukum.

"Kita ingin ada win-win solution, bagaimana rakyat bisa berusaha dengan aman, namun tidak menyalahi aturan. Biar untung sedikit tetapi tidak maling jatuhnya, daripada untung besar tetapi kena tangkap," tegas mantan Kadishub Muara Enim ini.

Dikatakan Riswandar, dari hasil perwakilan anggota asosiasi menyampaikan mereka siap mengikuti proses sesuai aturan baik itu memakai pola BUMDes maupun Koperasi sehingga dengan adanya payung hukum masyarakat maupun asosiasi dapat melakukan kegiatan pembambangan tentunya dalam pengawasan, pembinaan, pendampingan baik itu bidang teknik penambangan, lingkungan dan sebagainya.

Jadi kedepan aktivitas penambangan batubara tidak lagi asal-asalan harus mematuhi aturan penambangan.

“Jadi harus patuhi semua aturan seperti royalti, reklamasi, pajak dan sebagainya,” terangnya.
Selagi proses ini berjalan, lanjut Riswandar, tidak boleh sama sekali ada aktivitas penambangan. Apabila itu terjadi (Penambangan) maka masyarakat akan berurusan dengan pihak berwajib.

Dan itu lebih baik stop dulu aktivitas menambang yang sebelumnya selalu menelan korban jiwa dan berbenturan dengan hukum. Intinya, kalau perorangan tetap tidak boleh, untuk itu harus ada badan hukum seperti badan usaha desa atau koperasi karena strukturnya ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Dan itu 100 persen harus masyarakat lokal.

Dan ketika ditanya bagaimana kalau perusahaan selaku pemegang IUP tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah dan asosiasi, Riswandar menegaskan, pihaknya aka memberikan pilihan kepada perusahaan mereka harus beli atau pembebasan lahan, dan jika tidak sanggup lahan masyarakat tersebut dikeluarkan saja dari areal IUP.

Namun solusi yang terbaik adalah kerjasama yang baik dengan masyarakat pemilik lahan, sehingga pemegang IUP dan pemerintah bisa mengawasi dan sama-sama diuntungkan.

Ditambahkan Kepala DLH Muara Enim Ir Kurmin, bahwa dari pertemuan sebelumnya dengan para pemegang IUP, intinya mereka membuka diri, namun tambang rakyat tersebut harus dikelompokkan di satu tempat bukan tersebar sehingga untuk memudahkan pengawasannya.

Karena menambang ada aturan dan kaedahnya yang harus di patuhi sehingga tidak merusak lingkungan.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved