Breaking News:

OPINI : Implementasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020

Penulis : Sarnudi, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat

Editor: Welly Hadinata
IST
Sarnudi, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat 

Penulis : Sarnudi, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda, Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat

SRIPOKU.COM - Hingga saat ini, Indonesia masih dilanda wabah Pandemi Virus Covid-19 yang melumpuhkan sendi-sendi perekonomian, sosial dan budaya. Keadaan ini membuat pemerintah Indonesia masih menetapkan status keadaan darurat bencana wabah.

Banyaknya masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) membuat keadaan semakin sulit. Tak luput juga dalam bidang hukum terkena dampak virus ini. Tingkat tindak pidana umum atau kriminalitas umum di beberapa daerah yang ada Indonesia mengalami peningkatan signifikan terutama kasus pencurian.

Pandemi Covid-19 ini tidak selalu menimbulkan dampak negatif, beberapa pelayanan hukum malah mendapatkan dampak positif karena adanya peningkatan permintaan jasa pelayanan hukum.

Perkara akibat dampak Covid-19 mengalami peningkatan seperti perkara pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan kasus ketenagakerjaan akibat dari adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Pada akhir tahun 2020, Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasonna H. Laoly, mengeluarkan kebijakan yang tertuang pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Tujuan dari diterbitkannya Peraturan ini adalah langkah cepat yang diambil oleh pemerintah dalam upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak melalui program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat; perlunya penanganan yang lebih lanjut untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Adanya Permenkumham ini membuat permintaan Litmas Asimilasi mengalami peningkatan secara nyata. Program Asimilasi dilaksanakan di Rumah dengan tujuan untuk mengurangi dan mencegah penyebaran Virus Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Hal ini dapat mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang selama ini terjadi. Dalam melaksanakan Permenkumham ini diperlukan petugas untuk melakukan pengawasan maupun pembimbingan kepada Klien Pemasyarakatan baik Dewasa atau Anak agar tidak mengulang tindak pidana yang dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Perlu diketahui bahwa program Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Seorang Narapidana dapat diberikan program Asimilasi dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat Asimilasi.

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved