Ratusan DPC PKB Ingin Muktamar Luar Biasa, Ketua DPC PKB Palembang : No Coment

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palembang, Sutami Ismail SAg ogah berkomentar ketika ditanya pemberitaan 113 DPC ingin Muktamar Luar Biasa PKB.

"No comment," jawab Sutami kepada Sripoku.com, Selasa (13/4/2021).

Sutami yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Palembang sempat meyebut pemberitaan gejolak PKB yang dimaksud tersebut hanya isu.

"Dak tahu jugo pemberitaan itu. Isu bae, (tidak tau pemberitaan itu, cuma isu)," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang ini meminta wartawan untuk mengkonfirmasi kepada Ketua DPW PKB Sumsel Drs Ramlan Holdan.

"Hubungi Kak Ramlan bae (Ketua DPW PKB Sumsel). Beliau kan PKB Sumsel. Biar satu arah," kata mantan jurnalis.

Sementara Ketua DPW PKB Sumsel Drs Ramlan Holdan beberapa kali coba dihubungi belum ada respon.

Sedangkan Nasrul Halim SH Sekretaris DPW PKB Sumsel yang dihubungi mengaku sedang rapat.

"Kakak lagi rapat," ujar pria yang akrab disapa Alung yang terdengan suara berisik.

Seperti dikutip dari tribunnews.com, ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ingin terselenggaranya Muktamar Luar Biasa. Ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum. Sehingga AD/ART partai diubah.

Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART. Pemilihan Ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," ujar Andi.

Pada realitasnya, ucap Andi, tidak sesuai AD/ART. Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.

Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.

"Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang. Tidak ada lagi pengkaderan. Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah tapi semua ditentukan DPP," terangnya.

Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seratusan DPC ingin diselenggarakannya MLB.

Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB. Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

"Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

"Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," sambungnya.

• Pengamat Sebut Ada Gelagat Ini Ketika PKB Sumsel Ajukan Nama Ketua DPW Jadi Cawabup Muaraenim

• PKB Beralih Majukan Kader Sendiri Jadi Calon Wakil Bupati Muaraenim, Demokrat dan Hanura Tak Berubah