Langkah Keliru Moeldoko Versi Ray Rakuti, Sebab KLB Demokrat di Sibolangit tidak Disahkan Menkumham

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit dari kubu Moeldoko.

Pengamat politik dari Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, jika ada lima poin ia menyikapi kegagalan itu.

Salah satunya Moeldoko harus legowo melepaskan jabatannya di lingkaran istana atau terpaksa diberhentikan oleh Presiden.

Ada lima tanggapan Ray Rangkuti tidak disahkannya KLB Demokrat oleh pemerintah.

• Sopir Angkot Ditikam Saat Cari Penumpang di Bawah Jembatan Ampera, Uang Setoran Kurang Banyak

"Pertama adanya putusan itu menujukkan pemerintah netral dan objektif, dengan ditolaknya pengesahan kepengurusan partai Demokrat hasil KLB.

Itu menunjukkan pemerintah dalam hal ini mencoba bertindak netral dan kelihatan hasilnya sekarang ini," kata Ray, Jumat (2/4/2021).

Kedua, ia menilai sejak dari awal KLB itu dilaksanakan dengan cara terburu-buru oleh pihak Moeldoko.

Menjadikan pengurus Partai Demokrat yang hadir di KLB itu jadi pertanyaan umum, apakah mungkin dalam waktu cepat itu sosialisasi dilaksanakan KLB itu terlaksana, dan faktanya di Menkumham inilah sulit dihadirkan Moeldoko Cs untuk bisa disahkan sebagai syarat.

Dan jangan lupa subscribe, like dan share channel Tiktok Sriwijayapost di bawah ini:

"Saya masih ingat, sebelumnya telah mengatakan KLB ini terburu-buru yang dilakukan pak Moeldoko.

Harusnya ketika ia dapat simpatik dilingkungan kepengurusan Partai Demokrat, ia harusnya melamakan dirinya untuk menjadikan kesadaran atau pemahaman kader lainnya mendukungnya.

Tapi, belum ke situasi itu pak Moeldoko langsung ikut terlibat dalam KLB, sehingga saat penyerahan dokumen dukungan dari DPD maupun DPC sulit membuktikannya," jelas Ray.

• 25 KALI Menikah, Paranormal Mbak You Bongkar Ilmu Rahasia Vicky: Setiap Wanita Pasti Takluk

Diterangkan Ray, dengan langkah yang salah oleh Moeldoko itu, Implikasi tentunya ke Moeldoko sendiri sebagai KSP apakah berkenan mengundurkan diri sebagai KSP.

"Saya sebetulnya dari awal mengatakan bukan mengundurkan diri, tapi sudah semestinya dimundurkan oleh presiden karena jelas- jelas langkah ini tidak sesuai dengan kapasitas jabatan yang diemban Moeldoko.

Jadi kalau kenyataannya hasil KLB itu jauh dari yang diharapkan, tidak dilaksanakan dengan cara-cara demokratis sudah seharusnya presiden melakukan teguran bahkan teguran keras dengan men non aktifkan atau memberhentikan yang bersangkutan," tegasnya.