Sesalkan Tudingan Pecah Belah Partai, Yassona Laoly: Pemerinah Objektif dan Transparan

"Dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham memberitahukan penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan," kata Yassona.

Dikatakan, pihak Partai Demokrat versi KLB lalu sempat menyerahkan dokumen yang diminta Kemenkumham pada Senin lalu.

"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi seluruh kelengkapan fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC," kata Yassona.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang ditolak," kata Yasonna Laoly.

Dikatakan, pemerintah telah bertindak objektif dan transparan dalam memberi keputusan dalam persoalan partai politik.

Sehingga, Yasonna Laoly menyayangkan apabila ada pernyataan yang menyebut bahwa pemerintah ingin memecah belah partai politik.

Sementara itu, Moeldoko sempat mengungkapkan alasan ketika diminta menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB di Sumatera Utara.

Menurut Moeldoko, ada tarikan ideologis untuk menyelamatkan Partai Demokrat dan bangsa.

"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh (Partai) Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan (Partai) Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara," kata Moeldoko seperti dikutip Kompas TV, Senin (29/03/2021) lalu.

"Untuk itu semua, berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat," kata Moeldoko.

Moeldoko menyebut, peserta KLB bisa menjawab pertanyaan terkait KLB .

"Tetapi, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB dijawab dengan baik oleh rekan-rekan sekalian," katanya.

"Pertanyaan pertama apakah KLB ini sesuai dengan AD/ART."

"Pertanyaan kedua, seberapa serius kader demokrat meminta saya memimpin partai ini."

"Ketiga, bersediakah kader demorkat bekerja keras dengan integritas demi merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan."