Kubu KLB Tak Hadir, Sidang Gugatan AHY Diskors, Moledoko: Ada Orang yang Berpolitik Cari Perhatian

Ketika bertugas di militer, ia menjaga stabilitas dan demokrasi.

"Ketika saya bertugas di militer, tugas saya mengawal stabilitas dan juga demokrasi.

Ketika bertugas sebagai panglima, tugas besar yang saya lakukan adalah bagaimana menjaga stabilitas dan mengawal jalannya demokrasi yang dinamis,

TNI bermain di ruang sempit, tetapi dengan seni kepemimpinan, situasi itu saya hadapi.

Dan pada Pemilu 2014 semuanya telah berjalan dengan baik," kata Moeldoko.

Sebagai sipil, kata Moeldoko, ia tetap konsisten menjalankan tugas tersebut.

"Saya sebagai sipil saya tetap konsisten terhadap tugas tersebut, yaitu tugas menjaga demokrasi yang telah melekat di hati saya mengalir di darah saya," kata Moeldoko.

Moeldoko berujar, ada orang yang berpolitik dengan cara mencari perhatian hingga mengorbankan jiwa nasionalismenya.

"Ada orang-orang yang berpolitik dengan cara-cara mencari perhatian dan membonceng kanan-kiri, mengorbankan jiwa nasionalismenya, jiwa Pancasilanya.

Padahal, tidak ada yang menggubrisnya," kata Moeldoko.
Moeldoko menekankan bahwa ia bukan orang seperti itu.

Ia menekankan tak pernah mengemis untuk mendapat jabatan.

"Moeldoko tidak seperti itu.

Saya tidak pernah mengemis untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Apalagi menggadaikan yang selama ini saya perjuangkan," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan ia bahkan rela mempertaruhkan lehernya untuk menegakkan Pancasila.

"Saya konsisten, saya rela mempertaruhkan leher saya untuk terus menegakkan Pancasila dan berkibarnya Merah Putih.

Tetapi, jika ada yang berusaha merusak keindonesiaan kita, saya akan berdiri memimpin untuk meruntuhkannya," kata Moeldoko

Berikut ini isi gugatan AHY ke kubu Moeldoko dan Kubu KLB

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat tidak memiliki dasar hukum (legal standing) untuk melaksanakan aktivitas apa pun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat, termasuk Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.

5. Menyatakan dan menetapkan bahwa pertemuan yang mengklaim Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pada tanggal, 5 Maret 2021 bertempat di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, berikut seluruh hasilnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Menyatakan bahwa Turut Tergugat dilarang menerima pendaftaran, memberikan verifikasi dan pengesahan terhadap pendaftaran atas perubahan AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat dari Para Tergugat dan/atau dari pihak lain yang mengklaim sebagai hasil KLB yang diselenggarakan tanggal 5 Maret di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

7. Menyatakan dan menetapkan bahwa kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah kepengurusan yang ditetapkan melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, junto Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Jhoni Allen dan 9 Kader Demokrat Digugat AHY Mangkir dari Sidang, Moeldoko Pertaruhkan Leher

https://makassar.tribunnews.com/2021/03/31/jhoni-allen-dan-9-kader-demokrat-digugat-ahy-mangkir-dari-sidang-moeldoko-pertaruhkan-leher?page=4.