Kubu Partai Demokrat Moeldoko Minta Kasus Korupsi Hambalang Dibuka Lagi, Bagaimana KPK?

SRIPOKU.COM --- Kubu Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deliserdang, Sumatera Utara, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka kembali skandal korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat vers KLB yang diselenggarakan 5 Maret 2021, Max Sopacua mengatakan bahwa masih ada orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang sekitar Rp2,5 triliun tersebut s eolah tak tersentuh hukum.

Namun demikian, jurubicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK tidak terpengaruh terhadap upaya-upaya pihak tertentu untuk membuka atau menyelidiki kasus.

Baca juga: Pakar Hukum Menilai KLB Partai Demokrat Bisa Disahkan Kemenkum HAM, Diuji AD-ART dan UU Parpol

Baca juga: Partai Demokrat Kubu KLB Merasa Dapat Angin, Jhoni Allen Klaim KLB Sah

Dikatakan, KPK bekerja dalam koridor hukum bukan pada desakan pihak tertentu, terlebih partai politik.

Dalam proses penyelidikan kasus korupsi, KPK bekerja berdasarkan pada ada atau tidaknya dua alat bukti yang cukup. Bukan pada pernyataaan atau desakan pihak tertentu.

"Upaya untuk menarik KPK dalam pusaran politik bukan hal baru dan kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang berusaha mengaburkan atau mengambil kesempatan," kata Ali Fikri seperti dikutip iKompasTV, Jumat (26/03/2021).

Sebelumnya, Max Sopacua mengatakan hingga saat ini masih ada nama-nama yang terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang tetapi belum tersentuh oleh hukum.

Baca juga: Marzukie Alie Cabut Gugatan Pemecatan, Delegitimasi Partai Demokrat AHY

Hal ini diungkapkan Max Sopacua dalam jumpa pers di Hambalang, Bogor, Kamis kemarin.

Max Sopacua mengatakan, KPK semestinya menindaklanjuti keterangan saksi-saksi mengenai nama-nama yang disebut menikmati uang hasil korupsi proyek Hambalang.

Seperti pernyataan dari Anas Urbaningrum dan Julianis, mantan pegawai M Nazaruddin yang meminta KPK memeriksa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

Menurut Max, pemanggilan SBY dan Ibas dapat mengungkap pihak lain yang ikut menikmati korupsi Hambalang namun belum tersentuh hukum.

“Saya kira, bukti-bukti itu sudah tidak perlu dibongkar lagi. Bukti-bukti bisa diambil pada mereka yang bersaksi. Siapa saja yang belum dipangil dan sebagainya. Anas mengatakan sebaiknya Pak SBY dan Ibas bisa juga bersaksi, Yulianis juga ngomong dan lain,” kata Max seperti dikutip Kompas TV dari program Kompas Petang, Kamis kemarin.

Partai Demokrat kubu Moeldoko meminta KPK mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang tersebut.

Baca juga: Babak Baru Kemelut Partai Demokrat, Hari ini Sidang Gugatan Jhoni Allen di PN Jakarta Pusat

Max Sopacua mengutip pernyataan Anas Urbaningrum yang meminta KPK memeriksa SBY dan Ibas.

Max mengatakan, alasan pihaknya meminta KPK membuka kembali kasus korupsi proyek Hambalang lantaran ada anggaran negara sebesar Rp3 triliun yang harus dipertangung jawabkan.

Menurut Max, dorongan ini sekaligus sebagai dukungan Partai Demokrat kubu Moeldoko terhadap niat pemerintah dan Presiden Joko Widodo membenahi dan melanjutkan proyek hambalang.

“Persoalan anggaran yang belum terselesaikan itu kan masih tertahan. Berapa anggaran negara yang habis disitu,” kata Max.

Di kesempatan yang sama, Wakil Sekjen Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono, Renanda Bachtar tidak keberatan jika kubu Moeldoko ingin membongkar kembali kasus proyek Hambalang.

Renanda meminta agar kubu Moeldoko mengajukan novum atau bukti baru atau bukti-bukti baru terkait pihak-pihak yang belum tersentuh hukum sehingga bisa sidang bisa digelar kembali.

Namun sampai sejauh ini, novum untuk mendorong korupsi Hambalang dibuka kembali tidak dilakukan.

“Tapi yang mereka lakukan tidak sampai kesana, hanya membuat isu-isu, menyebar hoax lagi. Kalau tetidak terbukti apalagi menyebut nama, kami akan lakukan langkah hukum,” ujar Renanda.****

Sumber: KompasTV, judul "ini-sikap-kpk-soal-desakan-partai-demokrat-kubu-moeldoko-buka-kasus-korupsi-proyek-hambalang"