Mantan Presiden Mahasiswa UMP Ini Ajak Tolak Impor Beras di Sumsel, Ternyata Bukan Orang Biasa

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Ketua Badan Pembinaan OKK (Organisasi Kaderisasi Keanggotaan) DPD Partai Demokrat Sumsel, Firdaus Hasbullah SH mengapresiasi ada wakil rakyat dari Fraksi Demokrat DPRD Sumsel yang menyuarakan tolak impor beras di Sumsel.

"Impor beras yang bakal terjadi di Sumsel saya sangat mengapresiasi sekali sebagai salah satu unsur pimpinan di Partai Demokrat, ada angkat bicaranya anggota Fraksi Partai Demokrat dalam hal ini saudara Azmi Shofix SR SIP yang memang beliau konsen dalam hal ini duduk di komisi bidang pertanian," ungkap Firdaus Hasbullah SH, Kamis (25/3/2021).

Firdaus yang mantan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang pun menyerukan kepada anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumsel lainnya untuk turut mengampanyekan tolak impor beras.

"Oleh sebab itu rekan-rekan DPRD yang lain juga harus bersuara. Ini kita lihat Pak Gubermur sudah angkat bicara menolak impor beras di Sumsel," kata Firdaus.

Firdaus yang berprofesi sebagai advokat ini membeberkan alasan mengapa wakil rakyat diajak menyuarakan tolak impor beras di Sumsel.

"Karena kenapa? Sumsel ini untuk cadangan atau kuota beras besar sekali. Tidak perlu impor. Ketika impor beras, yang terjadi akan mengakibatkan petani-petani yang ada di Sumsel ini harga gabah tersebut," ujarnya.

Baca juga: Andi Arief, Usai KLB Demokrat Bahas Hambalang: Saya Sedih, Mantan Kader Kena Sambar Petir!

Baca juga: Banjir Momok Tahunan Warga Sekip Bendung, Semakin Menderita Karena Banjir Membawa Banyak Sampah

Ia juga menyebut gerakan untuk menolak impor beras di Sumsel ini selaras dengan tagline Demokrat berkoalisi dengan rakyat.

"Oleh sebab itu sekali lagi kami Partai Demokrat sesuai tagline kami, Demokrat berkoalisi dengan rakyat tentu akan terus mendorong hal ini agar jangan sampai terjadi impor beras di Sumsel. Saya bicara skup wilayah Sumsel," paparnya.

Keluhan para petani terkait harga gabah dan beras yang dinilai merugikan para petani langsung direspon Komisi II DPRD Provinsi Sumsel melalui Rapat Kerja yang diadakan di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Sumsel, Senin (22/3/2021) lalu.

Dengan menghadirkan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Bulog Kanwil Sumsel, PT. Sriwijaya Agro Industri, KTNA Sumsel, Serikat Tani Nelayan Sumsel serta Komite Reforma Agraria Sumsel, beberapa rekomendasi disampaikan oleh Komisi II DPRD Sumsel kepada pihak Bulog.

Anggota komisi II DPRD Sumsel, Azmi Shofix SIP menyampaikan, bahwa beberapa rekomendasi telah disampaikan kepada pihak Bulog, yaitu meminta Bulog Sumsel untuk bekerjasama dengan BUMD Sumsel PT SAI.

Selain itu, Komisi II DPRD Sumsel tersebut juga meminta Bulog Sumsel dapat menyerap beras dari petani serta meminta kepada satgas Polda Sumsel dan tim sergap pertanian pusat untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan monopoli terhadap anjloknya harga gabah dan beras di tingkat petani.

"Kita menyarankan kepada Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perum Bulog untuk segera melakukan rapat koordinasi bersama mitra kerja pengadaan di seluruh wilayah Sumatera Selatan untuk segera membuat MoU dalam kontrak kerjasama tentang penyerapan gabah dan beras," kata Azmi.

Azmi juga berharap, gabah dan beras petani yang dibeli dan diserap oleh mitra kerja dan penggilingan-penggilingan kecil juga dapat diserap Bulog sesuai harga yang diterapkan oleh Pemerintah.