Marzuki Alie Sindir Masa Pendukung AHY: Katanya KLB Demokrat di Sibolangit Abal-abal, tapi Kok Panik

MarzukiKOMPAS.COM
Dewan Pembina DPP Partai Demokrat versi KLB Sibolangit Deli Serdang Sumut, Dr H Marzuki Alie SE MM

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Dewan Pembina DPP Partai Demokrat versi KLB Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang Sumut, Dr H Marzuki Alie SE MM, menyindir kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk tidak panik menantikan proses pengesahan Kepengurusan Partai Denokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko di Kemenkumham RI.

"Waktunya kan 30 hari (untuk lapor Menkumham. Sekarang kan baru berapa hari (dari tanggal 5 Maret KLB). Baru dua minggu. Jadi kok kenapa ribut-ribut.

Kalau sudah menganggap KLB ini ilegal, ini ni abal-abal gak usah sibuk. Biarkan aja kok. Kenapa jadi ketakutan. Ngubungi saya, ngubungi sini," ungkap Marzuki Alie kepada Sripoku.com.

• 17 TAHUN Hilang Terseret Tsunami Aceh,Ternyata Anggota Brimob Ditemukan Jadi Penghuni RS Jiwa

Marzuki Alie yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Partai Demokrat, partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono ini menyarankan agar tidak usah pusing.

Karena, kalau hasil KLB Demokrat di Sibolangit ini tidak benar, pasti bakal ditolak.

"Ketakutan kan, berarti ini ni benar kalau takut disahkan. Kenapa bilang abal-abal. Kalau takut disahkan KLB ini benar.

Kok takut, katanya abal-abal, ilegal. Kalau abal-abal, ilegal, gak usah pusing. Ngapain pusing, toh pasti ditolak.

Hukum negara ini kan pasti ditegakkan. Gak mungkinlah pemerintah berani mengeluarkan kongres yang abal-abal. Harus pintar melihat," kata Ketua DPR-RI periode 2009-2014.

Pria kelahiran Palembang 6 November 1955 ini mengaku timnya tengah menyusun komposisi kepengurusan agar tertata dengan baik. 

"Pokoknya kita kerjakan profesionallah. Gak mungkinlah kita mengorbankan nama kita kan untuk sekadar main-main begitu," katanya.

• Dini Hari Datangi Pesta Hajatan, Pria di Musi Rawas Ini Ditangkap Polisi, Benda di Saku Mencurigakan

Marzuki mengatakan dalam menyusun komposisi pengurus itu perlu waktu. Tidak sembarangan karena ada komposisi gender, ada komposisi masyarakat. Ada orang Papua, Jakarta. 

"Kita kan harus melihat, jangan kita sembarangan. Bahwa komposisi itu mewakili semua komponen rakyat Indonesia," ujarnya.

Mantan Dirut PT Semen Baturaja ini mengatakan, kalau semua komponen itu dilibatkan maka rakyat Indonesia itu merasa memiliki Partai Demokrat. 

"Jangan hanya orang Sumatera saja, atau orang Jawa saja. Gak boleh. Partai itu harus mewarnai. Harus memberikan warna terhadap komposisi rakyat Indonesia, kondisi sosial rakyat Indonesia, agama yang ada di Indonesia.

Itulah yang dibangun di partai politik itu," paparnga.

Ia mencontohkan kalau cuma misalnya dalam kepengurusan itu hanya orang Islam semua, menurutnya itu tidak tepat.

• Lampu Rumah Sakit Diganti Empat Handphone, Operasi Sesar Anak Pertama Usai 12 Tahun Menunggu

"Ada non muslimnya sesuai dengan komposisinya, biar saling menghargai. Memberikan ruang kesempatan yang sama. Jadi tidak sembarangan nyusun kepengurusan itu.

Walaupun nanti akan ada perubahan. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak perubahan," terang Marzuki yang merupakan owner Universitas Indo Global Mandiri.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diyakini akan mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Keyakinan itu disampaikan sekretaris jenderal (sekjen) Partai Demokrat versi KLB Jhoni Allen Marbun.

"Tanpa mendahului Tuhan Yang Maha Kuasa, saya yakin 100 persen. Tapi kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Jhoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Jhoni mengklaim, KLB Demokrat akan disahkan Kemenkumham karena penyelenggaraannya telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

• Ramalan Zodiak Karier Besok, Kamis 18 Maret 2021: Cancer Disarankan Mencari Penghasilan Tambahan

Menurutnya, hasil KLB itu merupakan kepentingan para kader yang selama ini hak-haknya dirampas.

"Dari sisi aturan perundangan yang berlaku saya yakin, kalau tidak yakin saya tidak akan melakukan itu karena itu bukan untuk kepentingan individu. Ini adalah kepentingan kader Demokrat dari sabang sampai Merauke di mana hak-haknya diamputasi," pungkas Jhoni.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah diajukan permohonan pengesahan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

"Pihak KLB telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham," kata Yasonna saat dihubungi Tribunnews, Selasa (16/3/2021).

• Lampu Rumah Sakit Diganti Empat Handphone, Operasi Sesar Anak Pertama Usai 12 Tahun Menunggu

Yasonna menegaskan, pihaknya akan meneliti apakah hasil KLB itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai.