Kemelut Partai Demokrat

Demokrat Sumsel Gelar Doa Bersama Tokoh Agama, Buntut Penentangan KLB di Sibolangit

Diungkapkan mantan anggota DPR RI ini, dengan kehadiran tokoh lintas agama ini, tidak lain menegakkan kebenaran juga untuk menyelamatkan demokrasi.

Editor: RM. Resha A.U
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF
DPD Partai Demokrat Sumsel bersama jajaran DPC Kabupaten/ kota se Sumsel saat melakukan penolakan kembali dengan melakukan doa bersama bertajuk "Selamatkan Demokrasi" yang dilaksanakan di kantor DPD partai Demokrat Sumsel, Minggu (14/3/2021) malam. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Adanya Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat, yang diselenggarakan di Sibolangit Sumatera Utara (Sumut) beberapa waktu lalu, yang menempatkan Jenderal (purn) TNI Moeldoko sebagai ketua umum, terus mendapat penentangan dari para pengurus partai Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Di provinsi Sumsel, partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY, menganggap KLB di Sumut tersebut inkonstitusional dan tidak sesuai AD/ART partai, serta menjadi ancaman demokrasi yang telah tumbuh baik di Indonesia.

Setelah melakukan perlawanan dengan menyampaikan sikap penolakan ke perwakilan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumsel pada 12 Maret lalu, DPD partai Demokrat Sumsel bersama jajaran DPC Kabupaten/ kota se-Sumsel melakukan penolakan kembali dengan melakukan doa bersama selamatkan Demokrasi yang dilaksanakan di kantor DPD partai Demokrat Sumsel, Minggu (14/3/2021) malam.

Baca juga: Kubu Partai Demokrat Kubu Moeldoko Laporkan Andi Mallarangeng , Ditolak Polda Metro Jaya

Baca juga: Akankah Demokrat Versi KLB di Sibolangit Disahkan Kemenkumham, Ini Kajian Dewan Pembina Perludem

Doa bersama Selamatan Demokrasi dilaksanakan bersama tokoh agama, lintas agama, intelektual, perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan kader Demokrat Sumsel, dengan tema "Selamatkan Demokrasi, Selamatkan Demokrat".

Ketua DPD partai Demokrat Sumsel Ishak Mekki mengatakan, jika ada upaya segelintir orang yang ditunggangi kader dan mantan kader partai Demokrat serta kalangan eksternal partai dilingkaran pemerintahan saat ini (Moeldoko) melakukan kudeta, dengan mengelar KLB di Sibolangit Sumut, yang tidak memenuhi syarat.

"Kita berharap upaya pengambil kemimpinan partai Demokrat dari AHY Segera berakhir dan tidak disahkan kepengurusan KLB abal-abal oleh Kemenkumham. Jika disahkan, jelas akan merusak demokrasi ini yang kita lawan," tegas Ishak Mekki.

Sementara Wakil Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Sarjan Taher, pihaknya menyesalkan terjadinya KLB di Sibolangit yang dianggal tidak konstitusional tersebut, dan menyayangkan adanya para mantan kader yang selama ini dibesarkan partai melupakannya.

Baca juga: Menolak Tegas KLB Abal-Abal, Kader Demokrat se-Sumsel Minta Jokowi Pecat Moeldoko

Baca juga: Partai Demokrat Terancam Sanksi Laranan Kerumunan, Kata Satgas Covid-19

"Perlu kita sadari, mereka mahluk yang tidak menikmati nikmat setelah dibesarkan partai Demokrat selama ini, dan mereka ingin membohongi sejarah Demokrat," ujar Sarjan.

Diungkapkan mantan anggota DPR RI ini, dengan kehadiran tokoh lintas agama ini, tidak lain menegakkan kebenaran juga untuk menyelamatkan demokrasi.

"Kedua, ini (KLB) sudah 3 bulan tercium Dengan menontonkan kemunafikan dan harus dilawan tanpa emosional, dan kami dari pusat akan mengawal. Dimana SBY dan AHY mengungkapkan tidak perlu takut, kalau ada yang mau mempertarukan demokrasi dibangsa ini, jelas bukan hanya partai Demokrat saja tapi parpol lainnya juga serta masyarakat," pungkasnya. (Arief/TS)

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved