Menolak Tegas KLB Abal-Abal, Kader Demokrat se-Sumsel Minta Jokowi Pecat Moeldoko

Dalam penyataan sikap tersebut dinyatakan, bahwa kader Partai Demokrat Sumsel konsisten sejak awal setia dengan AHY dan menolak KLB abal-abal.

Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Azwir Ahmad
sripoku.com/a havis
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel MF Ridho ST MM didampingi Ketua DPD PD Sumsel Ir H Ishak Mekki MM beserta jajaran dan pimpinan DPC kabupaten/kota membacakan 7 pernyataan sikap pada Apel Siaga di Kantor DPD Partai Demokrat Sumsel, Jumat (12/3/2021). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kader dan pengurus Partai Demokrat se Sumsel selain menolak KLB di Sibolangit Deli Serdang, Sumatera Utara, secara tegas juga meminta Presiden Jokowi memecat Kepala Staf Presiden RI Moeldoko.

Hal tersebut tertuang dalam tujuh poin pernyataan sikap yang disampaikan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel, MF Ridho,ST MM pada gelar Apel Siaga di Kantor DPD Partai Demokrat Sumsel, Jumat (12/3/2021).

 
Dalam penyataan sikap tersebut dinyatakan, bahwa kader Partai Demokrat Sumsel konsisten sejak awal setia dengan AHY dan menolak KLB abal-abal.

Kemudian meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tegas menolak dan tidak melegalkan kepengurusan hasil KLB Demokrat yang tidak sah. 

"Demokrat Sumsel juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP, karena telah mengganggu stabilitas dan fokus kerja pemerintah yang kini tengah serius menangani pandemi Covid-19," ucap  MF Ridho ST MM yang didampingi Ketua DPD PD Sumsel Ir H Ishak Mekki MM beserta jajaran dan pimpinan DPC PD kabupaten/kota se Sumsel.

Usai pembacaan pernyataan sikap, dipimpin  Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel, Ishak Mekki para ketua DPC Partai Demokrat se-Sumsel long march menuju ke Kanwil Kemenkum HAM Sumsel untuk menyerahkan surat pernyataan sikap sekaligus meminta Kanwil Kemenkum HAM Sumsel agar menolak pengajuan data-data terkait kepengurusan hasil KLB Sibolangit. Mereka diterima Kadiv Layanan Kanwil Kemenkumham Sumsel, Rifqi Adrian Kristanto. 

"Segera akan kami sampaikan ke pusat karena hingga saat ini yang tercatat dan terdaftar di Kemenkum HAM DPP Partai Demokrat periode kepengurusan 2020-2025 dengan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Tengku Rifky Harsyah. Kemenkum HAM akan bersikap obyektif dalam menyikapi permasalahan ini," kata Rifqi. (Abdul Hafiz) 

Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved