Kasus Korupsi
Korupsi Lahan untuk Program Rumah DP-0 Rupiah, Tidak Libatkan Gubernur Anies Baswedan,
Kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah DP-0 Rupiah di Jakarta Timur ditangani KPK diklaim tidak melibatkan Gubernur Anies Baswedan.
lihat foto
SRIPOKU.COM --- Kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah DP-0 Rupiah di Jakarta Timur ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, diklaim tidak terkait dengan Gubernur Anies Baswedan.
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan, pembelian tanah dilakukan oleh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Jaya. Gubernur Anies Baswedan tidak mengurusi hingga ke persoalan teknis.
Meski begitu, menurut Riza Patria, Gubernur dan wakil gubernur tidak mengetahui secara detail soal pembelian lahan untuk pembangunan rumah DP-0 Rupaih di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
Riza mengungkap, persoalan pembelian lahan merupakan persoalan teknis.
Baca juga: Gubernur Anies Baswedan Non-Aktifkan Dirut BUMD, Tersangkut Dugaan Korupsi Program DP-0
Baca juga: Gubernur DKI Anies Baswedan Diminta Lepas Saham di Perusahaan Bir
"Kami, Pak Gub (Anies), saya, dan jajaran itu tidak masuk wilayah teknis ya. Kami ini membuat kebijakan secara umum," kata Riza seperti dikutip KompasTV, Kamis (11/03/2021).
Dikatakan, kasus korupsi ini tidak akan mengganggu program Pemprov DKI pembanguna rumah DP-0 Rupiah, apalagi menyeret Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles.
"Di Sarana itu kan tidak Pak Yoory sendiri, ada direktur yang lain, ada manajer dan jajarannya, dan ini kan bekerja bukan individu, ini kerja kolektif. Jadi kalau ada satu yang kebetulan sedang menjalani proses hukum, tidak berarti mengganggu, tidak ada masalah," katanya.
Serta Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini:
Hingga kini, KPK masih menyidik perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program DP-0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.
Ahmad Riza Patria menegaskan, tidak mengetahui perihal teknis pembelian lahan untuk proyek hunian tersebut.
Baca juga: PDI-Perjuangan Dukung Anies Baswedan, Apabila Partai Gerindra Sudah Punya Calon Gubernur DKI
Lahan yang dibeli PT Pembangunan Sarana Jaya itu mendapat sorotan KPK, karena diduga terjadi penggelembungan harga mark-up harga, sehingga menimbulkan kerugian Negara karena Program Rumah DP-0 Rupiah tersebut menggunakan anggaran pemerintah.
Menurut Ahmad Riza, teknis pembelian lahan dilakukan dinas dan BUMD, masing-masing bekerja untuk mewujudkan program unggulan Gubernur Anies Baswedan saat kampanye.
“Jadi kami tidak masuk ke wilayah teknis. Yang besar-besar saja menyita waktu apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas, tugas sudin (suku dinas),” kata Ahmad Riza di Jakarta.
Progam hunian DP-0 Rupiah tersebut masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2008-2022.
Selain program hunian DP-0 Rupiah, Pemprov DKI Jakarta juga membeli lahan untuk pengendalian banjir, untuk ruang terbuka hijau serta program infrastruktur.
