Apa Reaksi Jokowi Dengar Moeldoko Rebut Ketua Umum Demokrat? Ini Kata Mahfud MD

SRIPOKU.COM --- Reaksi Presiden Joko Widodo sedang ditunggu banyak orang, terkait gonjang-ganjing Partai Demokrat. Terlebih tepilihnya Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.

Sejak memanasnya konflik internal Partai Demokrat dan isu kudeta sejak awal Februari 2020, belum berkomentar padahal nama Presiden Joko Widodo ikut terserat arus “panas’ Partai Demokrat.

Termasuk tak ada komentar terkait penyelenggaraan KLB Partai Demokrat, Jumat pekan lalu yang diselenggarakan di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara. Kemudian KLB memilih dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Apa reaksi Presiden Jokow Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan setelah mengetahui Moeldoko, “mengkudeta” Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Awalnya, Mahfud menceritakan, pihak Istana tidak mengetahui rencana Moeldoko dalam KLB.

"Pak Jokowi sekarang sudah mengetahui, tetapi ketika (Moeldoko) akan berangkat (ke Deliserdang) itu, betul-betul tidak mengetahui," kata Mahfud, dikutip Tribunnews.com,  Kamis (11/03/2021).

Kemudian, setelah desas-desus keterlibatan Moeldoko semakin santer terdengar, Mahfud pun mengonfirmasi langsung kepada Presiden.

Namun saat bertemu pada Senin (01/03/2021), Mahfud mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak mengetahui keterlibatan itu.

"Pada hari Senin itu, saya bertemu Pak Jokowi. Saya Tanya, gimana (isu keterlibatan Moeldoko dalam KLB) 'Waduh saya nggak tahu betul itu'," kata Mahfud meniru perkataan Jokowi.

Selain itu, sehari sebelum KLB Partai Demokrat digelar, Mahfud MD juga mengaku bertemu dengan Moeldoko dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sama-sama mengikuti acara peresmian bendungan  di Banten.

Dalam pertemuan itu, Mahfud menuturkan Moeldoko tidak membahas apapun mengenai keterlibatannya dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Pada waktu itu kita ngobrol biasa, Pak Moeldoko nggak cerita apa-apa kalau besoknya mau ada KLB," ujar Mahfud.

Kemudian pada malam harinya, Mahfud mendapat informasi jika Moeldoko bertolak ke Medan, Sumatera Utara.

Kala itu, menurut Mahfud, ia langsung mengonfirmasi kebenarannya kepada Moeldoko.

Mahfud mempertanyakan mengapa Moeldoko tidak memberi tahu Presiden mengenai keterlibatannya dalam isu kudeta di Partai Demokrat.

Menanggapi pertanyaan Mahfud, Moeldoko menjawab bahwa jika keterlibatan dalam isu “kudeta” adalah urusan pribadinya.

Sementara, ia tidak memberi tahu kepada Presiden Jokowi karena merasa tidak ditanya.

"Tiba-tiba malamnya saya dapat berita Pak Moeldoko akan pergi ke Medan, kita nggak tahu juga."

Mahfud mengatakan, tidak tahu menahu atas keterlibatan Moeldoko di pusaran konflik kepemimpinan Partai Demokrat.

Bahkan, ia mengetahui keterlibatan itu dari surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, pada Jumat sore.

Ia menyatakan kaget dengan gerakan diam-diam dari Moeldoko dan kubu kontra-AHY yang menyelenggarakan KLB di Deliserdang.

"Baru sorenya ribut orang sudah sampai di Medan semua. Saya bilang, hebat juga gerakan diam-diamnya tiba-tiba meledak di Medan."

"Saya juga tahunya sore, karena dapat surat dari AHY," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi juga kaget saat mengetahui orang terdekatnya terlibat dalam KLB.

Tetapi, lreaksi Presiden Jokowi terkesan santai dan hanya diam saja.

"Dia happy-happy saja tuh, artinya (Presiden) dia kaget ketika tahu Pak Moeldoko (terlibat kudeta). Tetapi beliau tidak merasa merusak ini itu, diam saja."

"Tapi dia (Presiden Jokowi) kaget betul. Saya tahu, karena saya mengonfirmasi juga ke Pak Moeldoko tadi saya ketemu," ujarnya.

"Lalu saya konfirmasi ke Pak Pratikno yang juga bilang 'Bapak (Presiden) nggak tahu lh,  kok tiba-tiba (Moeldoko) ada disana," ujar Mahfud.

Sementara, mengenai sentimen keterlibatan Moeldoko yang bisa menyeret nama presiden, Mahfud enggan menanggapi.

Menurutnya, jabatan seseorang di Istana merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu terserah Pak Jokowi saja. Kadang kala kan senyum-senyum, diam tapi tindakannya muncul tiba-tiba, kan selalu begitu," katanya.

Belum Didaftar

Sementara itu, sampai Kamis ini, hasil KLB Partai Demokrat yag diantaranya menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, ternyata belum dilaporkan ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Partai Demokrat kubu Moeldoko mengakui, belum menyerahkan hasil KLB tersebut. "Ya (belum diserahkan), sedang berproses," kata Sekjen PD versi KLB, Jhoni Allen Marbun di Jakarta seperti dikutip Tribunnews.com.

Sebelumnya, Partai Demokrat kubu Moeldoko mengklaim sudah menyambangi Kemenkumham Selasa sore kemarin.

Jhoni mengatakan, penyelenggara KLB di Sumatera Utara itu masih melengkapi pengajuan pengesahan hasil KLB. Diantaranya, dokumentasi penyelenggaraan KLB yang berlangsung di Hotel Hills, Sibolangit, di luar kota Medan.

Menurut Jhoni Allen, dokumentasi dibutuhkan sebagai bukti penyelenggaraan KLB. Sebab, ada pihak yang menyangsikan, keabsahan KLB karena hanya diikuti segelintir orang.

"Padahal, pesertanya penuh itu di ruangan itu (KLB)," kata Jhoni Allen Marbun yang saat ini anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat.

Dikatakan, dia memahami pernyataan sejumlah pihak yang menyebutkan telah menyerahkan hasil KLB ke Kemenkumham.

"Biasa itu, saudara-saudara kita ini kan saking semangatnya, ya enggak apa-apa juga," kata Jhoni Allen.

Dia menyebutkan kelengkapan berkas bakal diselesaikan dalam wakti dekat. Akan tetapi, Jhoni menyebutkan target penyerahan hasil KLB ke Kemenkumham.

"Ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus," katanya.

Sebelumnya, petinggi Partai Demokrat versi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Andi Arief mengatakan bahwa hasil KLB Deli Serdang tidak bisa didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, pada Selasa lalu.

Menurut Andi, ada sejumlah kebutuhan administrasi yang tidak bisa dipenuhi hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, sehingga tidak bisa mendaftar.

"Mengapa Darmizal nangis? Karena janjikan Moeldoko, 9 Maret data KLB abal-abal bisa didaftarkan elektronik di kumham. Saat mendaftarkan, data tidak bisa diinput," kata Andi melalui akun Twitternya @AndiArief_ID, Kamis (11/03/2021).

Kemudian, Andi menyebut ganjalan Partai Demokrat kubu Moeldoko mendaftar ke Kemenkumham, karena masih ada perselisihan, yakni pemecatan sampai keabsahan peserta kongres dan jumlahnya.

"Karena perselisihan dari mulai pemecatan keabsahan peserta kongres dan jumlahnya di Mahkamah Partai," kata Andi Arief.*****