AHY Meoldoko Beradu Kuat di Demokrat, Mantan Menkumham : Kader Dipecat tak Bisa Bentuk Partai Sama

"Namun dalam UU jelas dikatakan, jika ada perselisihan, maka Menkumham tak bisa mengesahkan, sebelum sengketa diselesaikan," itu dulu" kata dia.

Lantas bagaimana mekanisme hukumnya, Hamid menjelaskan, menurut UU nomor 2 tahun 2011, diselesaikan secara internal dulu, dan mahkamah partai.

"Jika tak selesai baru dibawa ke pengadilan negeri, pengadilan tak puas boleh kasasi," kata dia.

Namun yang membuat Hamid bingung, saat kepengurusan Demokrat yang dipimpin AHY mendatangi Kemenkumham dan ke KPU.

"Saya tidak tahu konteksnya hari ini mengapa AHY dan kawan kawan datangi Kemenkumham dan KPU, mekanismes penyelesaian sangketa jelas melalui UU," kata dia.

"Saya percaya Menteri Hukum dan HAM tidak akan langsung mengesahkan, menteri itu memegang teguh UU politik, selesaikan di internal, jika tak selesai baru ke pengadilan," kata dia.

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

Menurut Hamid, Menkumham dan bisa mengesahkan jika partai itu masih bersengketa.

Sementara itu, Andi Mallarangeng mengatakan pihaknya masih melihatkan sikap Kemenkumham.

Jika hasil KLB Demokrat tak disahkan Kemenkumham, maka menurut Andi tak perlu dibawa ke pengadilan.

"Tapi jika Kemenkumham disahkan, maka kami akan bersikap,' kata dia.

Belajar dari Jendral Terdahulu

Hamid menyarankan Moeldoko belajar dari para Jenderal yang lain membuat partai baru.

"Kalau memang mau berpolitik, jauh lebih bagus mengikuti jejak seniornya jenderal lainya, misal Edi Sudrajat, Wiranto, Prabowo, ada baiknya Jenderal Moeldoko melakukan sikap Ksatria lainnya," kata dia.

Baca juga: Demokrat Demisioner vs KLB Abal-abal, Refly Harun : Perang Akan Terbuka

Baca juga: AHY Bongkar Pengakuan Peserta KLB Demokrat, Dijanjikan Uang Rp 100 Juta Cuma Dibayar Rp 5 Juta