Moeldoko Terganjal di Kemenkumham, Jimly Asshiddiqie Tegaskan Jangan Dulu Disahkan KLB Demokrat

Jika tidak selesai juga, baru dibawa ke pengadilan negeri.

"Final, kalau misalnya masih mau kasasi tidak pakai pengadilan tinggi langsung ke MA, kalau sudah ada keputusan, baru diputuskan oleh Menkumham," kata dia.

Serta Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini:

Jimly menegaskan, SK Kemenkumham, tatkala ada perselisihan internal partai, maka tak bisa ujuk-ujuk.

"Maka saya rasa untuk kasus ini, ini kan orang menuduh Istana ikut campur, saya rasa apa yang disampaikan pak Mahfud sudah tepat, bahwa ini tak ada desain istana, tapi untuk memastikan netralitas itu saya rasa nanti lihat saja keputusan Kemenkumham, jadi jangan disahkan, karena ini ada perselisihan, sesuai pasal 8,"

"KSP nya diganti, sehingga tidak ada kesan intervensi dari pejabat tinggi yang sehari-hari bersama presiden," kata dia.

Jimly meminta Partai Demokrat untuk tenang, yang penting internal Demokrat harus konsolidisasi, menunjukan bukti bahwa memang perselisihannya riil.

SK AHY yang Berlaku

Jimly juga menegaskan, untuk posisi sekarang, kepengurusan Partai Demokrat yang berlaku adalah SK AHY.

"Dalam hukum berlaku prinsip, hukum itu harus dihormati sampai keputusan hukum itu diubah oleh pejabat berwenang,"

"Nah yang berwenang yang mengatakan AHY tidak sah atau diganti harus ada rapat internal Demokrat tertinggi, kalau berselisi bawa Mahkamah partai, kalau tidak selesai ke pengadilan, finalnya baru SK Kemenkumham," kata dia.

Baca juga: Kader Demokrat Sumsel Siap Berangkat ke Jakarta Dongkrak Kemenkumham, AHY : Moeldoko Musuh Bersama

Baca juga: Marzuki Alie Optimis Partai Demokrat Bisa Kembali Jaya, Akhiri Sebagai Partai Keluarga