Breaking News:

Moeldoko Terganjal di Kemenkumham, Jimly Asshiddiqie Tegaskan Jangan Dulu Disahkan KLB Demokrat

"Pasal 7 ini diberikan pengecualian dalam hal terjadi perselisihan partai, pengesahan dimaksud tidak bisa, tidak dapat dilakukan oleh menteri," kata

Instagram@dr_moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko 

SRIPOKU.COM - Pasca munculnya kisruh Partai Demokrat, menyebabkan mencuatnya usulan legalitas partai tak lagi diserahkan ke Kemenkumham.

Merespon usulan tersebut, Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan, bisa saja hal itu dilakukan untuk yang akan datang.

Tapi yang penting yang sekarang dipahami dengan tepat.

"Untuk yang akan datang boleh boleh saja, sekarang kalau mau dipisah misalnya,
status badan hukumnya tetap di Kemenkumham, tapi status peserta pemilu berada di KPU, tapi ini bisa dilakukan yang akan datang," kata pria asal Palembang, dikutip dari Kabar Petang TV One, Senin (8/3/2021)

Mantan Ketua MK ini kemudian, memaparkan pandangannya soal kisruh yang tengah di hadapi Partai Demokrat.

Menurut dia, polemik yang tengah di hadapi oleh Demokrat berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya.

Kasus ini melibatkan orang luar pejabat tinggi yang dipersepsi intervensi ke dalam.

"Ini lah yang sebetulnya salah satu indepedensi yang dilindungi UU 2008, 2011, UUD kita sehingga mekanisme pembubaran parpol pun bukan di MA tapi di MK, maksudnya untuk melindungi terutama partai pilar demokrasi," kata dia.

Dan jangan lupa subscribe, like dan share channel Tiktok Sriwijayapost di bawah ini:

Lebih lanjut Jimly mengatakan, pasal 8 UU nomor 2 tahun 2008, begitu juga dengan revisinya, UU nomor 2 tahun 2011, dimaksud melindungi partai kuat sekali.

Halaman
123
Penulis: Yandi Triansyah
Editor: Yandi Triansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved