Breaking News:

Belum Bayar Tunggakan Rp 2,9 T, BPJS Kesehatan  Sudah Tiga Kali Disomasi  ARSSI dan PB IDI

Pihak ARSSI dan PB IDI sudah habis kesabaran ter­ha­dap pengelola asuransi Kesehatan –BPJS Kesehatan.

Wartakotalive.com/Dodi Hasanuddin
Total tunggakan Rp 2,9 triliun, ARSSI dan PB IDI layangkan somasi ketiga ke BPJS Kesehatan. 

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menganut prinsip nirlaba bukan surplus selain memantapkan dan meluaskan jangkauan pelayanan JKN, juga harus mematuhi tata kelola yang baik dengan melaksanakan garis kebijakan dan regulasi termasuk Surat Edaran Menkes RI Nomor HK.02.01/Menkes/402/2020.

Surat edaran tersebut tentang Klaim Bayi Baru Lahir Dengan Tindakan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, tertanggal 9 Juli 2020.

Dan, juga tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

“Karena itu, BPJS Kesehatan wajib mematuhi perintah garis kebijakan yang tertuang dalam surat edaran dan permenkes tersebut. BPJS Kesehatan musti menghargai rumah sakit swasta anggota ARSSI bukan menunda begitu lama pembayaran klaim Bayi Baru Lahir dengan Tindakan,” tambah Wakil Ketua Umum ARSSI Noor Arida Sofiana.

Dia menegaskan, dampak dari BPJS Kesehatan belum membayar klaim ‘bayi baru lahir dengan tindakan’, arus kas (cash flow) sejumlah rumah sakit swasta terganggu.

Salah satu tindaklanjut yang harus dilakukan, ya tidak ada cara lain selain BPJS Kesehatan segera membayar klaim tersebut.

“Kami menuntut keadilan atas pembayaran klaim BPJS Kesehatan agar segera dibayarkan. Tentunya, mempertimbangkan saat ini rumah sakit swasta sudah banyak mengalami gangguan cash flow. Terlebih kami juga merawat pasien Covid-19,” tandasnya lagi.

Pihaknya sudah melakukan advokasi kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait penyelesaian klaim bayi baru lahir.

Namun, belum ada tindaklanjut lebih jelas sampai sekarang. ARSSI sangat berharap masalah ini segera diselesaikan.

Dalam pernyataan sikapnya yang ditandatangani Ketua Umum ARSSI drg. Susi Setiawaty, MARS, Ketua Umum PB IDI dr. Daeng M. Faqih, S.H., M.H, serta kuasa hukum ARSSI dan PB IDI Muhammad Joni, S.H., M.H, meminta agar klaim bayi baru lahir dengan Kode P0.3.0-P0.3.6. yang mengalami pending segera diselesaikan pembayarannya.

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved