Majelis Ulama Indonesia Resmi Minta SKB 3 Menteri Direvisi Karena Langgar UUD 1945 . 

Berikut ini isi SKB 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut peserta didik.

Pemerintah mengeluarkan SKB 3 menteri tentang penggunaan atribut agama di seragam sekolah negeri.

SKB 3 Menteri ini terbit dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerinta Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tiga menteri tersebut yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas. 

Dikutip dari laman Setkab, dalam SKB 3 menteri ini diatur tentang sanksi jika sekolah melanggar aturan mengenai pemakaian atribut agama di seragam sekolah negeri

Sanksi SKB 3 Menteri tentang atribut agama seragam sekolah negeri

Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka terdapat sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar. 

Dalam salinan SKB 3 menteri ini diatur ketentuan mengenai sanksi jika melanggar aturan pemakaian atribut agama di seragam sekolah di antaranya:

· Pemda memberikan sanksi disiplin kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan; 

· Gubernur memberikan sanksi teguran tertulis atau sanksi lainnya kepada bupati/wali kota;

· Kemendagri memberikan sanksi teguran tertulis atau sanksi lainnya kepada gubernur; dan

· Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.

· Kementerian Agama melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan/atau sekolah yang  bersangkutan dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi. 

Aturan lengkap SKB 3 menteri tentang atribut agama di seragam sekolah negeri

Berikut isi aturan lengkap SKB 3 menteri tentang atribut agama di seragam di sekolah negeri: