Sikap Demokrat Sumsel Usai Ucapan Agus Harimurti Yudhoyono Terkait Dugaan Kudeta dari Pihak Luar

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebutkan saat ini partainya sedang diincar untuk diambil alih secara paksa "kudeta" oleh orang di luar partai.

Menyikapi hal tersebut, DPD Partai Demokrat Sumsel membenarkan ada gerakan yang dilakukan sistematis oleh sejumlah pihak.

Dimana tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada calon lain yang akan majukan pada Musyawarah Luar Biasa (Munas) Partai Demokrat.

Baca juga: KAMI Bukan Partai Kardus, Terendus Gerakan Makar Orang Dekat Presiden: AHY Surati Jokowi

"Sebelum jumpa pers ini, kita sebenarnya sudah rapat virtual dengan Ketum (AHY), waktu itu beliau menanyakan situasi dan kondisi Partai Demokrat di Sumsel dan kita sudah laporkan gerakan itu, yang mengajak ke calon yang lain.

Tapi kita sampaikan Demokrat Sumsel tetap setia dengan AHY, berdasarkan AD/ART partai dalam memimpin Partai Demokrat," kata wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel, Muchendi Mahzarekki, Senin (1/2/2021) petang.

Menurut wakil ketua DPRD provinsi Sumsel ini, kesolidan jajaran pengurus partai Demokrat di Sumsel, ditunjukkan dalam bentuk surat dukungan 17 DPC Kabupaten/ kota plus DPD provinsi kepada DPP Demokrat.

"Artinya, kita pastikan pengurus se Sumsel solid dengan surat pernyataan sikap, setia mendukung Ketum Demokrat AHY saat ini," jelasnya.

Baca juga: Peduli Korban Banjir di Kalimantan Selatan, Pusri Salurkan Bantuan Paket Sembako

Diakui putra mantan Wakil Gubernur sekaligus ketua DPD Demokrat Sumsel Ishak Mekki itu, jika dirinya mendapat kabar gerakan untuk ajakan mendukung calom diluar AHY itu, langsung dilakukan dan melobi ke Ketua DPD Sumsel Ishak Mekki.

"Gerakan itu mengajak calon lainya meski belum disebutkan siapa orangnya, untuk mengganti AHY sebagai Ketum, dengan deal dikasih duit.

Tapi pastinya kita kurang tahu, namun ajakan itu langsung ke ketua DPD, tapi tidak membicarakan uang, namun minta arahan dukungan- dukungan DPC yang ada untuk calon lain.

Namun, kita pastikan Demokrat se Sumsel tetap solid dan setia dukung AHY sebagai ketum, dan ini ditunjukkan setelah kita mengirim surat pernyataan beberapa hari lalu," tegasnya.

Ditambahkan Muchendi, jika apa yang telah disampaikan AHY sesuai konferensi pers, Demokrat meminta konfirmasi- konfirmasi termasuk ke pihak Preaiden, dimana dikatakan ada orang dilingkaran istana. 

Baca juga: Wabup OKU Johan Anuar Ditahan KPK, Ini Sikap Golkar Sumsel Terkait Pengganti Kedepan

"Artinya, Demokrat sudah bersurat ke presiden untuk minta klarifikasi. Kemudian untuk DPD kita sudah rapat dengan kstum dan kstum menanyakan kondisi di daerah dan khususnya di Sumsel, akan tetap setia mendukung ketum Demokrat yang sah, dimana mulai dari tingkatan DPD, sampai DPC setia dan sepakat AHY tetap ketum Demokrat," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan saat ini partainya sedang diincar untuk diambil alih secara paksa oleh orang di lingkaran kekuasaan Jokowi. 

Agus menjelaskan kronologi dan sosok yang ikut bergabung dalam rencana ini.

"Sepuluh hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat; baik pusat, daerah maupun cabang; tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," kata Agus yang biasa disapa AHY ini, dalam konperensi pers yang digelar Senin (1/2/2021).

Baca juga: 2021 Istirahat Total, Firasat Mendiang Syekh Ali Jaber Sebelum Wafat:Jika Kangen Buka Youtube

Agus pun membeberkan sosok yang dianggap akan merebut paksa partainya.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, " tambahnya.

Sementara itu, ada satu pejabat tinggi negara yang bukan kader namun perannya sangat menonjol.  

"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," katanya.

Menurut Agus, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor  tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Baca juga: Terdakwa Penggelapan Motor & Handphone Milik Pacar Minta Hukuman Ringan, Terkuak Status Sebenarnya

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.  

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar Agus.

Penulis: Arief Rohekan