Bupati Juarsah Ambil Sikap Pasca BPJS Kesehatan Tolak Klaim Pasien di 3 RS Pratama Pemkab Muaraenim
BPJS Kesehatan tolak klaim berobat di Rumah Sakit Pratama milik Pemkab Muaraenim dengan alasan terkendala masalah persyaratan
Penulis: Ardani Zuhri | Editor: Refly Permana
lihat foto
Bahkan secara bertahap pihaknya terus melengkapi kekurangan seperti dokter spesialis dan sarana prasarana.
Baca juga: Prediksi Skor Liga Inggris Tottenham Hotspur vs Liverpool, Berpeluang Tambah Derita The Reds
Sementara itu Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Bengkulu, dr. Siti Farida Hanoum, memuji program kesehatan berkeadilan yang dicanangkan Bupati Muara Enim melalui asuransi kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat (universal health coverage/UHC).
Untuk itu, pihaknya akan mencarikan solusi yang terbaik sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari sebab BPJS Kesehatan secara berkala diaudit BPK atau BPKP.
Untuk masalah hutang tertunggak oleh masyarakat sewaktu menjadi peserta perseorangan tidak bisa dihapus dan akan tetap menjadi hutang sebab BPJS Kesehatan kepersertaannya adalah wajib bukan seperti ansuransi pada umumnya.
Namun jika masyarakat tersebut telah dibayar oleh Pemkab Muara Enim maka mereka berhak menerima layanan kesehatan meski ada tunggakan.
Lain halnya jika mereka menjadi perserta perorangan kembali maka mereka wajib membayar tunggakannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Masalah penghapusan tersebut bukan kewenangan saya, ada yang lebih berwenang memutuskannya," jelasnya.
Untuk masalah kartu BPJS Kesehatan, lanjut Siti Farida, memang ada kesalahan pada saat pencetakan kartu sebab ternyata banyak yang tidak valid seperti NIK dan lain-lain sebingga terus diperbaiki dan secepatnya akan dibuatkan.
Dan selama belum ada Kartu BPJS Kesehatan bisa menggunakan KK dan KTP.
CAPTION FOTO :
Rapat : Silaturahmi Deputi Direksi Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu BPJS Kesehatan dengan Bupati Muara Enim.
