Tolak Divaksin Ribka Tjiptaning Dipindahkan ke Komisi VII DPR, Disambut Pantun Tifatul Sembiring

SRIPOKU.COM -- Setelah menolak divaksin Covid-19, Ribka Tjiptaning dirotasi oleh fraksinya dari Komisi IX ke Komisi VII, setelah menolak divaksin Covid-19.

Kepindahan Ribka Tjiptaning yang merupakan Anggota DPR Fraksi PDIP disambut dalam rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Selasa (19/1/2021).

Kehadiran Ribka Tjiptaning disambut oleh Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto selaku pemimpin rapat.

Setelah pemaparan Menteri ESDM, Sugeng memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menanggapinya.

Kesempatan pertama diberikan kepada Fraksi PDIP.

Sugeng pun menanyakan siapa yang akan memberi tanggapan pertama. Dia juga menyebut nama Ribka Tjiptaning.

"Untuk mekanisme sebagaimana biasa kita mulai Fraksi PDIP yang hadir secara fisik di sini."

"Kami melihat ada Bapak Dony Oekon, kapoksi Fraksi PDIP."

"Ada juga Ibu Tjiptaning, ada juga Pak Willy (Willy Midel Yoseph), siapa ini? Ibu Tjiptaning atau Bapak Willy?" tanya Sugeng.

Baca juga: BMKG Beberkan Perbedaan Gempa Mamuju Sulawesi Barat dan Palu Sulawesi Tengah

Baca juga: Cara Dapat Token Listrik Gratis Bulan Januari, Login stimulus.pln.co.id atau WA ke 08122123123

Ribka juga disambut oleh anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Tifatul Sembiring.

Tifatul Sembiring menyampaikan selamat datang kepada Ribka.

"Pertama saya ucapkan selamat datang kepada Mbak Ribka Tjiptaning sebagai anggota Komisi VII, dari Komisi IX ya mbak sebelumnya, luar biasa."

"Saya pikir tadi Pak Ketua mau sampaikan pengumuman lingkungan hidup balik ke Komisi VII."

"Saya sudah deg-degan, ternyata sama deg-degannya dengan hadirnya Mbak Ribka di sini," selorohnya.

Tak selesai di situ, Tifatul lantas menyampaikan pantun kepada Ribka.

"Kalau takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi pantai; kalau takut jantung bergolak, jangan masuk ke dalam partai," kata Tifatul Sembiring.

Tifatul lantas mengatakan kepada Ribka, Komisi VII DPR juga membahas vaksin Covid-19.

Namun, bukan dengan Menteri Kesehatan, melainkan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek).

"Selamat datang Mbak Ribka bergabung di Komisi VII."

"Ini ada vaksin-vaksin di sini mbak, tapi dengan Menristek nanti ya urusannya itu ya, kemarin kita bahas vaksin-vaksin dengan Menristek," jelasnya.

Ribka Tjiptaning dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII DPR, setelah menolak divaksin Covid-19 produksi Sinovac.

Ribka mengaku merasa lucu dan tertawa menanggapi rotasi yang dilakukan kepada dirinya.

Sebab, kini dirinya yang berlatar belakang dokter harus mengurus permasalahan terkait minyak dan listrik.

"Cuma lucu saja, dokter bergaul sama minyak dan listrik."

"(Jadi) Ketawa sendiri," ujar Ribka ketika dihubungi Tribunnews, Selasa (19/1/2021).

Ribka mengaku baru kali ini dipindahkan ke komisi lain, selama menjadi wakil rakyat.

Ribka sudah 17 tahun bertugas di Komisi IX DPR. 10 tahun di antaranya ia menjadi Ketua Komisi IX DPR.

"Aku belum pernah pindah komisi, baru sekarang."

"Lamanya di Komisi IX sudah 17 tahun, 10 tahun jadi Ketua Komisi IX," ungkapnya.

Disinggung mengenai akankah latar belakangnya sebagai dokter menjadi penghambat kerjanya di Komisi VII, Ribka membantahnya.

"Tidak sih," cetusnya.

Rotasi atau pemindahan penugasan tersebut diketahui dari salinan surat yang diterima Tribunnews, Senin (18/1/2021) malam.

Surat Fraksi PDIP DPR bernomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022 itu terkait perubahan penugasan di alat kelengkapan dewan, dan ditujukan kepada pimpinan DPR.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, pada 18 Januari 2021.

Ribka menjadi anggota Komisi IX yang mempunyai ruang lingkup di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

Ia dipindahkan ke Komisi VII dengan ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi.

Selain Ribka, Fraksi PDIP DPR juga merotasi empat anggotanya yang lain, yaitu Johan Budi Sapto Pribowo dari Komisi II ke Komisi III.

Kemudian, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III, Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, serta Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menolak tegas divaksin Covid-19.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satu pun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan Cina, Sinovac, itu.

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin."

"Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek."

"Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," tuturnya di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

Ribka lalu membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.

Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.

"Ini pengalaman saya Saudara Menteri (Budi Gunadi Sadikin), vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi."

"Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak."

"Masuk di Indonesia dengan Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi."

"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini."

"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, enggak boleh maksa gitu," ucapnya.

Ribka juga menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.

Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.

Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.

"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yang mana?"

"Wong ada 5 macam, ada yang harga Rp 584 ribu, ada yang Rp 292 ribu, ada yang Rp 116 ribu, ada yang Rp 540 ribu sampai Rp 1.080.400, ada Rp 2.100.000."

"Pasti yang murah untuk orang miskin."

"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada Covid ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin."

"Karena sekarang bukan masanya APD, nanti habis ini obat ramai, habis obat ini kan Menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, habis ini stunting, udah tau deh, udah dipola kesehatannya."

"Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh," tegasnya.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Dipindahkan ke Komisi VII DPR, Ribka Tjiptaning Disambut Pantun Tifatul Sembiring