Sebabkan Kerugian Negara Hingga 1 Triliun Kejati Sumsel Masih Tunggu Audit Resmi Kasus Korupsi PDPDE

Laporan Wartawan Sripoku.com, Chairul Nisyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Kejaksaan Tinggi Sumsel masih terus lakukan penyelidikan pada kasus dugaan korupsi penjualan gas PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE).

Kasus yang masih terus bergulir ini, disinyalir menyebabkan kerugian negara mencapai 1 Triliun lebih.

Hal tersebut dikatakan oleh Zet mengatakan pihaknya akan tetap meneruskan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi di PDPDE ini, dan berharap bisa dituntaskan di tahun 2021

"Ya kasus ini memang sudah jadi salah satu tunggakan kita ditahun lalu, saat ini tim gabungan penyidik pidsus Kejagung dan Kejati Sumsel masih terus mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi," ujar Zet, Rabu (13/1/2021).

Zet menjelaskan jika berdasarkan perhitungan tim penyidik pidsus, kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi ini bisa mencapai satu triliun lebih. 

"menurut perhitungan kita, kerugiannya bisa mencapai satu triliun lebih," jelas Zet.

Meski demikian, Zet menegaskan jika hitungan dari tim penyidikan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menjerat dan menentukan tersangka terkait kasus ini.

"Untuk itu kita masih tunggu hasil audit resmi dari BPK RI, karena ini kasus besar, kerugian negaranya besar jadi memang harus benar-benar kita hitung secara rinci, agar kedepan kita tidak gagal dalam pembuktian. Selain itu beberapa pejabat juga sudah ada yang pindah ke jakarta, sebab itu kita harus benar benar mengumpulkan alat bukti yang kuat,"tegas Zet

Pada kasus dugaan korupsi penjualan gas PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) ini sebelumnya sudah dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap aset PDPDE untuk pengumpulan barang bukti.

"Pada Rabu (2/12/2020) yang lalu, tim penyidik aspidsus sudah menggeledah dua lokasi terkait dugaan kasus korupsi penjualan gas PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE), yakni di mess PT PDPDE di Jalan Natuna Palembang dan Kantor PT PDPDE yang berada di Hotel Swarna Dwipa," Imbuhnya.

Lanjutnya dalam perkara ini PDPDE selaku perusahaan daerah milik Pemprov Sumsel awalnya menyerahkan pengelolaan penjualan gas kepada tujuh perusahaan swasta.

Namun ternyata dalam pengelolaan yang dilakukan selama 9 tahun, yakni sejak tahun 2009 sampai tahun 2019 Pemprov Sumsel melalui PT PDPDE hanya menerima hasil penjualan gas sebesar Rp 29 miliar dari total Rp 5 triliun. 

“Harusnya yang diterima pemerintah daerah sebesar Rp 5 triliun bukan Rp 29 miliar. Dari itulah kami melihat ada kebocoran keuangan yang harusnya diterima Pemprov Sumsel namun ternyata tidak diterima," Katanya.

Dari hasil penyidikan inilah, diketahui ada tujuh perusahaan swasta yang menerima fee sebesar Rp 66 miliar tersebut.

"Tahun lalu sekitar bulan november Kejati Sumsel sudah menerima uang pengembalian kerugian negara senilai Rp 652 juta lebih yang diserahkan oleh salah satu perusahaan dari tujuh perusahaan yang menerima total fee penjualan gas sebesar Rp 66 miliar," tutup Zet.