Ahli Mikrobiologi Sumsel Sebut Pemerintah Tak Transparan Soal Efektivitas Vaksin Sinovac

PALEMBANG, SRIPO -- Pemerintah bersiap melakukan vaksinasi tahap pertama awal tahun ini.

Penyuntikan vaksin tahap pertama, untuk tenaga kesehatan (nakes) ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak.

"Jadi begini, saya perlu mengomentari soal vaksin ini, sejauh ini vaksin Sinovac belum transparan dalam mengumumkan hasil uji klinis fase tiga," ujar Ahli Mikrobiologi Sumsel, Prof Yuwono, Sabtu (2/1/2021).

Prof Yuwono mencontohkan, vaksin Sinovac di Brazil itu disebut efektif oleh peneliti tapi diragukan oleh presiden. Lalu, Turki menyatakan vaksin tersebut efektif dan aman.

Hingga kini Indonesia dan Tiongkok, negara dengan kasus pertama Covid-19, pun belum mengumumkan hasil uji klinis vaksin tersebut.

Selain vaksin Sinovac, pemerintah RI pun akan memesan lima vaksin lainnya. 

"Jadi berkaitan dengan vaksin, itu baru daftar nanti akan dicek kelayakannya. Saya belum tahu apakah pemerintah memakai kelayakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI), kalau saya setuju dengan PAPDI," tambah Yuwono. 

Menurut dia, seharusnya pejabat pemerintahan yang menjadi kelompok prioritas pertama untuk penyuntikan vaksin. Terlebih, presiden Joko Widodo telah menyatakan bersedia untuk divaksin.

Transparansi pemerintah terhadap hasil uji klinis vaksin yang dilakukan di Bandung diyakini Yuwono dapat menjadikan banyak pihak ikhlas untuk dilakukan vaksinasi. 

"Pejabat divaksin duluan, saya mengikuti arahan IDI, 'kita tidak menolak vaksin tapi menolak duluan'. Secara teori presiden, menteri tunggu sebulan dari itu karena kemungkinan reaksi antara dua Minggu hingga sebulan," ujar Yuwono. 

Ditegaskan Prof Yuwono, persoalan vaksin saat ini bukan berkutat pada penolakan karena pemberian vaksin sudah menjadi mandat presiden. 

Dia mengatakan, secara ilmiah tidak percaya jika vaksin dapat menghentikan pandemi Covid-19 namun secara kenegaraan sebagai rakyat harus mengikuti peraturan pemerintah. 

"Pemerintah jangan sekadar ambil keputusan lalu rakyat duluan. Keputusan harus ada konsekuensi. Pejabat jangan coba-coba. Placebo, vaksin diisi ir garam. Ini karena kita tidak mengerti," lanjut dia. 

Tak hanya itu, bagi Yuwono, pemerintah harus memperhatikan kriteria penerima sehingga tidak salah sasaran. Apalagi, jika golongan yang tidak seharusnya divaksin malah masuk kelompok penerima.

"Ada yang konsultasi ke saya. Dia ada penyakit auto imun. Katanya masih bisa divaksin, tapi menurut saya, kita tidak bisa prediksi orang auto imun. Takutnya ada reaksi lain karena kita tidak tahu efektivitas vaksin ini. Komornid juga tidak boleh divaksin," terang dia. 

Dia mengimbau, masyarakat yang termasuk kelompok penerima vaksin untuk tetap tenang sebab skema penyuntikan vaksin masih belum ada kejelasan. Sebelumnya, menteri kesehatan RI

"Tenang saja dulu. Perkara terdaftar dan diberitahu lewat SMS itu tidak masalah. Nantinya kenyataannya nanti akan diseleksi ketat." kata Yuwono.