KPU Sumsel Ungkap Hasil Pilkada 2020 di OKU, PALI, dan Muratara Sumsel Digugat ke MK

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tiga dari tujuh Kabupaten di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang menggelar Pilkada serentak 2020 dilaporkan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu daerah, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), yang dari hasil rekapitulasi perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, pasangan calon petahana Kuryana Azis, dan khusus wakilnya Johan Anuar yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) unggul terhadap Kotak Kosong (Koko).

"Hingga siang ini, sudah ada 3 hasil Pilkada 2020 di Sumsel dilaporkan ke MK," kata Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, Jumat (18/12/2020).

Baca juga: Barcelona Vs Valencia, Duelnya Klub One Man One Show, Ajang Unjuk Gigi Messi dan Soler

Kelly sendiri mengaku belum mengetahui, untuk gugatan hasil Pilkada OKU tersebut dilaporkan oleh siapa dan masih menunggu pihak MK.

Sedangkan dua kabupaten lainnya, yaitu PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) diajukan paslon 01 Devi Harianto- Darmadu dan Muratara (Musi Rawas Utara) diajukan paslon nomor urut 03 M Syarif Hidayat- Surian.

"Ketiganya yaitu, PALI, OKU dan Muratara. Kalau di OKU kita belum tahu siapa yang melaporkan atau pemohon gugatannya," jelas Kelly.

Dijelaskan Kelly, sepengetahuan dirinya MK memang tidak berhak menolak gugat dari masyarakat atau kelompok tertentu.

Namun, nantinya akan diproses sebelum diputuskan oleh MK apakah bisa dilanjutkan atau tidak.

"Itukan tergantung MK nya (proses), kalau aturan MK memang menerima, nanti akan dilihat prosesnya, apa perlu disidang atau tidak," capnya.

Baca juga: Libur Nataru, Amanzi Waterpark Palembang Terapkan Protokol Kesehatan Ketat, Punya Sertifikat CHSE

Kelly menerangkan, hasil dalam perolehan suara (perselisihan) Pilkada bisa diajukan ke MK, namun ada syarat- syarat tertentu.

Mulai dari batas waktu pelaporan atau pendaftaran ke MK yang maksimal 3x24 setelah hasil rekapitulasi ditetapkan KPU, hingga batas maksimal selisih suara antar paslon yang ada.

"Sesuai aturan batas waktu 3x24 jam, artinya 18 Desember ini terakhir, dan sudah didaftarkan. Sementara empat Kabupaten lainnya, belum ada laporan," tuturnya.

Ditambahkan Kelly, didaerah yang melaksanakan Pilkada tidak ada gugatan ke MK, maka KPU nanti bisa menetapkan paslon pemenang Pilkada maksimal 5 hari pasca keluarnya laporan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) MK.

Namun, bagi daerah yang ada berperkara di MK, maka proses penetapan paslon pemenang Pilkada oleh KPU menunggu adanya putusan MK, dan jika keluar putusan, maksimal diberikan 5 hari KPU setempat untuk melakukan langkah selanjutnya (penetapan).

Baca juga: Kronologi Tabrakan Dua Colt Diesel di Rupit Muratara, Seorang Warga Lahat Meninggal Dunia

"Soal kapan keluarnya BRPK MK itu, kita tidak tahu keluarnya, tapi ada kemungkinan sampai bulan Januari tahun depan," tandasnya.