Breaking News:

Wawancara Eksklusif

Wawancara Kepala DPM-PTSP Palembang, Akhmad Mustain: MPP Bangun Transparansi Layanan Publik

Sempat tertunda karena untuk media center Asian Games 2018, lalu datangnya wabah Covid-19, akhirnya pada 27 November lalu beroperasi penuh.

SRIPOKU.COM /Rahmaliyah
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang, Akhmad Mustain. 

MAL Pelayanan Publik (MPP) Palembang berlokasi di gedung Sriwijaya Promotion Center (SPC) resmi beroperasi setelah melalui proses yang panjang sejak 25 Februari 2018 silam melalui komitmen antara Pemkot Palembang dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Prof Dr Diah Natalisa MBA. Sempat tertunda karena digunakan untuk media center Asian Games 2018, lalu datangnya wabah Covid-19, akhirnya pada 27 November lalu beroperasi penuh. Apa saja komitmen MPP Palembang untuk masyarakat, berikut penuturan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang, Akhmad Mustain kepada wartawan Sripo.

Mulai kapan dan akhirnya proses mewujudkan MPP di Palembang?
Proses pengerjaan mulai dari pembangunan fisik dan pengadaan barang dimulai 2019 kemarin dan semua rampung di penghujung tahun 2019. Kemudian di Februari 2020 kita laksanakan soft launching sekaligus uji coba bersama instansi-instansi yang telah bergabung. Tetapi di awal Maret karena pandemi Covid-19 OPD yang sebelumnya bergabung menutup sementara layanan yang telah dijalankan. Seyogyanya April atau Mei kita launching, namun akhirnya tertunda kembali baru di 27 November kemarin baru bisa dan langsung diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

Saat ini berapa banyak layanan yang tersedia?
Ada 28 Unit layanan dengan jumlah jenis layanan ada 373 layanan.

Apa pembeda MPP Kota Palembang dari MPP yang telah ada di Indonesia saat ini?
Pertama dari segi luasan lahan yang sangat besar dan memadai bagi masyarakat. Dengan luasan bangunan 12.000 meter persegi dan luas lahan lebih 2 hektare. MPP Kota Palembang menjadi yang terbesar di Indonesia sekaligus MPP ke 30 yang diresmikan. Kami pun melengkapinya dengan layanan Drive Thru STNK dan SIM, ada pula anjungan Dukcapil mandiri, layanan Ombudsman Sumatera Selatan. Unit layanan yang dihadirkan menjadi yang pertama khususnya untuk Ombudsman. Sebab, masyarakat dapat langsung mengajukan pengaduan terkait layanan publik atau lainnya.
Begitu juga ada unit Kejaksaan Negeri, bukan hanya untuk proses pembayaran tilang saja namun juga masyarakat dapat melakukan konsultasi hukum disana dengan pengacara negara
Kemudian, ada photobooth yang bisa diakses bagi pengunjung yang harus memerlukan dokumentasi pas foto diri untuk urgensi pengurusan layanan. Semua langsung terdistribusi ke komputer layanan yang ada di MPP.

Dalam proses pembangunan MPP, apakah semua menggunakan dana APBD?
Tidak, ada pula dukungan dari dana Coorporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Sumsel Babel (BSB) untuk pembangunan gerai UMKM di MPP. Jadi UMKM bisa memajang produk mereka secara gratis. Kita juga menggandeng HIPMI. Dari kami menyediakan fasilitas listrik.

Infonya, MPP juga menggandeng para disabilitas untuk bisa meramaikan MPP Kota Palembang?
Ya, dari Indomaret membangun fasilitas panti pijat tunanetra. Sehingga pengunjung atau masyarakat yang datang ke MPP juga dapat menikmati layanan pijat.

Apa tujuan kehadiran MPP Kota Palembang?
Kami coba memberikan layanan publik terlengkap satu pintu. Selain itu, membangun transparansi antara tim teknis dan pengaju permohonan izin di ruangan khusus konsultasi. Itupun terdokumentasi secara digital. Jadi, baik suara dan gambar terekam untuk memastikan transparansi itu benar terjadi.

Harapannya dengan operasional MPP seperti apa?
Kami ingin terus berinovasi dan memberikan layanan sepenuh hati dengan semua proses yang transparan. (rahmaliyah)

Editor: Soegeng Haryadi
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved