Pilkada Serentak: BKN Ingatkan 15 Hal yang Tak Boleh Dilakukan ASN, Berikut Sanksi Hukumnya
Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung di Indonesia,Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingatkan soal netralitas
lihat foto
SRIPOKU.COM -- Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung di Indonesia,Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingatkan soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ada sejumlah aktivitas ASN yang melanggar netralitas di Pilkada 2020.
Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama BKN, Paryono.
Setidaknya ada 15 aktivitas ASN yang dikategorikan melanggar netralitas pada pesta demokrasi, khususnya mulai dari masa sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan masa setelah penetapan calon.
Baca juga: Terkait Video Asusila, Polisi Sebut Kemungkinan Gisella Anastasia Dipanggil Lagi Untuk Pemeriksaan
Baca juga: Survey Nasional Tingkat Penerimaan Vaksin Covid-19; Ada Kelompok Masih Ragu dan Sebagian Menolak
Baca juga: Gunakan Dana Desa Sebagai Modal, BUMDes Mulyo Barokah Kini Beromzet Rp 15 miliar per Bulan
Aktivitas tersebut hasil rumusan Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian BKN, berikut rincian lengkapnya:
1. Kampanye/sosialisasi media sosial (posting, comment, share, like).
2. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/pasangan calon (Paslon).
3. Foto bersama pasangan bakal calon/ Paslon dengan mengikuti simbol/gerakan keberpihakan.
4. Menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan partai politik kecuali untuk menjelaskan kebijakan Pemerintah terkait kapasitas fungsi dan tugasnya.
5.Pegawai ASN yang mendeklarasikan diri sebagai Paslon Kepala/Wakil Kepala Daerah tanpa cuti di luar tanggungan negara (CLTN).
6.Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai Paslon.
7.Mengadakan kegiatan keberpihakan (ajakan, pertemuan, imbauan, seruan, dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang terkait jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan Paslon.
8.Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye.
9.Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS/tanpa atribut dan mengerahkan PNS atau orang lain.
10.Mengikuti kampanye bagi suami/istri calon Kepala Daerah yang berstatus PNS dan tidak mengambil CLTN.
