Nasib Pilu Guru Honorer di Sumsel Digaji Rp 119 Ribu Per Bulan, Dibayar 6 Bulan Sekali

SRIPOKU.COM, PRABUMULIH - Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Sumatera Selatan mendesak pemerintah provinsi untuk peduli dan memperhatikan nasib mereka.

Ratusan guru honorer itu mengaku sejak lama hanya mendapat upah atau insentif Rp 119 ribu per bulan.

Itupun baru dibayarkan selama 6 bulan sekali.

Tak hanya itu, para guru honorer SLB ini meminta pemerintah Provinsi menerbitkan surat keputusan (SK) honorer yang telah habis dan hanya diperpanjang kepala sekolah.

Selain itu ratusan guru honorer dari 14 kabupaten kota di Sumsel itu juga meminta agar dilakukan pengangkatan CPNS untuk guru SLB dan memberikan quota serta memprioritaskan para guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi tersebut.

Keluhan ratusan guru itu disampaikan langsung kepada jajaran Komisi V DPRD Provinsi Sumsel yang melakukan kunjungan ke SLB Negeri Prabumulih Kelurahan Karangraja Kecamatan Prabumulih Timur, Senin (26/10/2020).

"Kami menyampaikan tiga masalah ke para dewan yakni masalah SK, Kesejahteraan dan pengangkatan.
Untuk SK kami pada 2018 dari Gubernur dan dua tahun habis, harapan kami dperpanjang lagi semoga bisa diprioritaskan diangkat jika ada kuota nantinya," ungkap Ketua Forum Guru Honorer SLB Sumsel, Eva Mayasari ketika diwawancarai usai pertemuan, Senin (26/10/2020).

Eva menuturkan, pihaknya mengharapkan mendapat insentif yang sesuai dengan standar kesejahteraan disebabkan saat ini hanya menerim Rp 119 ribu dan dibayar 6 bulan sekali.

"Sekarang cukup tidak cukup ya dicukupkan, kita tidak menuntut awalnya namun lama-lama kami minta tolong juga agar kesejahteraan kami diperhatikan.

Selama ini selalu diabaikan alhamdulilah sekarang diperhatikan DPRD Sumsel," tuturnya.

Lebih lanjut Eva mengaku, untuk 14 kabupaten kota di Sumsel ada sekitar 341 orang tenaga pengajar SLB terdiri dari 119 orang PNS dan 222 orang merupakan honorer.

"Sekarang ini banyaklah honorer dari pada PNS, di kota Prabumulih sendiri tenaga honorer berjumlah 15 orang sementara PNS hanya 4 orang.

Bahkan ada di Kabupaten kota di Sumsel hanya satu PNS itupun kepala sekolah, kami mengharapakan agar ada pengangkatan dan diberikan quota untuk kami honorer ini untuk diangkat PNS atau PPPK," harapnya.

Eva menuturkan perhatian DPRD Sumsel yang peduli dengan para tenaga honorer tersebut membuat pihaknya berkumpul di kota Prabumulih.

"Selama ini tidak ada yang peduli, makanya teman-teman dari 14 kabupaten kota datang ke Prabumulih meminta DPRD Provinsi menindaklanjuti keluhan kami ini," katanya.