Penahanan Sempat Ditangguhkan, Hari Ini Eks Danjen Kopassus Soenarko Diperiksa Bareskrim Polri

SRIPOKU.COM, JAKARTA -- Mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko dijadwalkan pemanggilan ke Bareskrim Polri, Jumat (16/10/2020).

Pemanggilan tersebut, kelanjutan dari kasus kepemilikan senjata api ilegal pada 2019 lalu.

Pemanggilan mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko ini dibenarkan oleh Bareskrim Polri.

Surat panggilan itu bernomor S.Pgl/2259-Subdit I/X/2020/Dit Tipidum.

"Sesuai panggilan yang sudah dikirimkan oleh penyidik. Pemanggilan kembali tersangka Soenarko terkait kasus kepemilikan senjata api pada tahun 2019," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo memastikan, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Pemanggilan sekaligus untuk memberikan kepastian hukum terhadap Soenarko.
Apabila berkas perkara itu lengkap, maka berkas itu akan dikirimkan ke Kejaksaan Agung RI.

"Kewajiban penyidik untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang sudah menjadi tersangka, bila sudah lengkap dan terpenuhi unsur pasal segera di kirim ke JPU untuk disidangkan," kata dia.

Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko adalah mantan Danjen Kopassus.

Ia menjadi tersangka kasus makar pada Aksi 22 Mei 2019 lalu dan kepemilikan senjata api ilegal.

Baca juga: Mantan Ketua DPR Asal Sumsel Marzuki Alie Soal Beri Makan Pendemo: Kenapa Harus Takut

Saat itu dia sempat ditahan Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta, namun akhirnya menghirup udara bebas pada Jumat (21/6/2019), setelah permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan Polri.

Penasihat hukum Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko, Ferry Firman Nurwahyu mengatakan, istri dan anak Soenarko beserta 102 purnawirawan TNI/Polri ikut menjadi penjamin penangguhan penahanan kliennya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) saat itu, Dedi Prasetyo mengatakan bahwa penjamin Soenarko terdiri dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

"Penjaminnya adalah Bapak Panglima TNI dan Pak Menko Kemaritiman, Pak Luhut," ujarnya.

Soenarko dinilai kooperatif selama pemeriksaan.

"Penyidik memiliki pertimbangan bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik dan Pak Soenarko cukup kooperatif.