Groundbreaking Tol Trans Sumatera Ruas Palembang-Betung di Banyuasin, Ada Wartawan Dilarang Masuk

Laporan Wartawan Sripoku.com, Mat Bodok

SRIPOKU.COM, BANYUASIN - Pengerjaan tol Trans Sumatera ruas Palembang-Betung resmi dimulai pasca kedatangan Dirjen Bina Marga PUTR Dr Ir Hedi Rahadian MSc di Desa Mainan, Kabupaten Banyuasin, Kamis (15/10/2020).

Groundbreaking pembangunan jalan tol Palembang-Betung ini juga dihadiri oleh Direksi Presiden Waskita Karya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Pari Kesit, Gubernur Sumsel H Herman Deru, Bupati Banyuasin H Askolani, dan sejumlah petinggi lainnya.

Tetapi, fokus masyarakat bukan pada resminya fasilitas ini mulai dikerjakan, namun lebih kepada progres pembebasan lahan.

Baca juga: Pelatih Ferry Rotinsulu Puji Kualitas 4 Kiper Sriwijaya FC, Siapa Pilihan Utama?

Pantauan di lapangan, acara dilaksanakan dengan dibatasi pagar dan tenda.

Ada sejumlah wartawan tidak diperbolehkan masuk sehingga tidak terlalu jelas memantau aktivitas yang dilaksanakan.

Wartawan yang tidak diperkenankan masuk ini, salah satu alasannya karena tidak membawa atau memiliki surat pemberitahuan hasil rapid ataupun swab test.

Selain itu, alasan lainnya tidak membawa undangan.

Tetapi, wartawan yang diperkenankan untuk meliput kegiatan dari dalam dikabarkan ada juga yang tidak memiliki kelengakapan tersebut, namun tetap diperkenankan untuk masuk.

Baca juga: PALI Zona Merah Covid-19, Per 15 Oktober Total Kasus Sudah Sebanyak 241, Banyak yang tak Mau Swab

Menurut informasi, sejauh pelaksanaan ruas jalan tol yang melintasi desa dan kecamatan di wilayah Bumi Sedulang Setudung, belum ada keterlibatan dari pihak pemerintah setempat, apalagi warga pemilik lahan.

Padahal, pelaksanaan pekerjaan jalan tol sudah dimulai.

Hal inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat kecil, ketika waktu pelaksanaan semakin singkat dari waktu yang ditentukan harus selesai selama kurun waktu 18 bulan.

Pemilik tanah berharap dengan dilintasi jalan tol agar bisa mensejahterakan masyarakat dan bukan sebaliknya, desakan dan intimidasi terhadap pemilik lahan, agar segera memberikan ruang gerak pekerjaan jalan untuk segera diizinkan dengan ketentuan akhir, berujung proses Pengadilan Negeri (PN), tak bisa dihindari apabila harga ganti rugi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Baca juga: Pengakuan Eks Wakapolres yang Dituduh Lakukan Pelecehan: Dia Mau Pegang Kemaluan Saya

Lantaran, ganti rugi lahan sawah maupun tanam tumbuh yang dilintasi jalan tol, sampai sekarang sosialisasi dari pihak pemerintah maupun dari Waskita terkait tanah masyarakat tidak ada dan tak transparan. 

"Sampai sekarang pemerintah daerah khususnya pihak kecamatan belum ada konfirmasi dari pihak Waskita," kata Camat Suak Tapeh Sanhadiman Ralibi AS panjang lebar, bahwa dari 59 warga yang tanahnya dilintasi jalan tol hingga kini belum jelas.

Disebutkan Camat tiga desa itu yakni, Desa Lubuk Lancang 13 orang, Desa Biuku 14 orang, dan Desa Durian Daun 32 orang.

Baca juga: Dibunuh saat Tolong Ibunya Hendak Diperkosa, Nama Dek Rangga Trending, Warganet: Syurga Menantimu

"Kami harapkan ada pertemuan dari pihak pemerintah, Waskita, dan pemilik lahan. Sebab selama ini pemerintah daerah belum dilibatkan, padahal mereka akan melintasi di lokasi desa," tegas Camat karena warganya meminta penjelasan yang transparan.

Kabid PU Perkimtan Banyuasin, Pujiyanto menegaskan, sejauh ini Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuasin, tidak dilibatkan terkait pertanahan. Bagaimana ingin memberi informasi langsung, karena tidak tahu. 

Yang jelas ungkap Pujiyanto, di atas sepanjang rencana jalan tol itu, ada tanah aset milik Pemkab Banyuasin. Untuk besaran luasnya belum tahu, karena pihak BPN Banyuasin tidak dilibatkan dalam pengukuran.

"Mereka, pelaksana pekerjaan jalan tol, Waskita datang sendiri ke warga. Jadi pemerintah tidak tahu sama sekali. Bukan belum tahu. Mereka menyelesaikan langsung, door to door.