Sosok Eks Ketua DPR RI Asal Palembang Blak-blakan Biayai dan Beri Makan Demo Omnibus Law

Menurutnya ada pasal yang ia soroti betul untuk perizinan lembaga pendidikan harus berbadan izin usaha (PT).

"Artinya, pendidikan jadi komersiil. Padahal, pendidikan ini menjadi tanggung jawab negara," kata Marzuki.

"Kami juga sudah mengutus orang untuk ke DPR agar klaster pasal pendidikan ini dikeluarkan atau judicial review ke MK."

Cerita semasa menjabat

Sebagai mantan Ketua DPR RI periode 20, Marzuki Alie mengaku tidak pernah menolak kedatangan massa yang menyampaikan orasi.

"Kenapa harus takut, itu adalah adik-adik kita, anak-anak kita, temui saja. Saya dulu menjabat, massa demo saya temui," kata Marzuki.

"Tidak ada yang saya tidak temui, semua yang penting adalah komunikasi."

Sementara itu, SBY meminta pejabat negara yang menyebut ada dalang dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja untuk mengungkapnya secara jelas kepada masyarakat.

"Lebih bagus, kalau memang menggerakan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan.

Lebih baik disebutkan," ujar SBY.

Menurut SBY, jika tidak ada kejelasan pihak yang dituduh sebagai dalang, maka akan menciptakan suasana tidak baik di masyarakat dan akan menimbulkan saling curiga, hingga akhirnya memunculkan kabar bohong.

"Kalau tidak (disebut), nanti dikira negaranya melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita," ucapnya.

SBY pun menyakini, penyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemarimanan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), terkait aktor atau dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja bukan ditujukan untuknya.

"Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga tidak ada masalah.

Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira tidak," ucap SBY.