Sektor Wisata dan Usaha Kreatif Wajib Terapkan Protokol CHSE, tapi Belum Ditetapkan Ada Sanksi

Laporan wartawan Sripoku.com, Jati Purwanti

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengharuskan pelaku di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menerapkan protokol protokol kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan (cleanliness, health, safety, environment/CHSE) di masa pandemi.

Adapun kalangan yang diwajibkan menerapkan protokol tersebut, yaitu mulai dari pengelola, pemilik, asosiasi, karyawan atau pemandu wisata, tamu atau pengungung, kelompok masyarakat hingga pemerintah daerah.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Ramlan Kamarullah, menyebutkan saat ini protokol kesehatan tersebut masih dalam proses penyusunan dan diperkirakan akan selesai pada akhir bulan ini.

• Video : Geng Anarko Jakarta Menyusup dan Provokasi Massa Demo di Palembang, 7 Orang Ditangkap

"Semua pihak harus mengetahui, memahami tentang CHSE. Meski kita akan fokus dulu ke 10 destinasi prioritas pariwisata (DPP) dan 5 destinasi super prioritas (DSP) tapi semua destinasi wisata wajib lakukan penerapan CHSE termasuk di daerah," kata Ramlan, pada kegiatan Bimbingan Teknis Cleanliness, Health, Safety, Environment (CHSE) di Palembang, Rabu (8/10/2020).

Menurut Ramlan, meskipun tak ada sanksi bagi pengelola tempat wisata yang tak menerapkan protokol ini, namun di sisi lain adanya protokol CHSE ini dipastikan akan membangkitkan kembali geliat pariwisata di masa pandemi.

"Tidak ada sanksi. Tapi pengunjung nanti akan bisa menilai sendiri dan merasa tidak aman jika ada tempat wisata yang tidak menerapkan protokol ini di saat pandemi sekarang ini," ujar dia.

• Jalani Silaturahmi, Sriwijaya FC dan Fans Klub Sriwijaya FC Bakal Tanding Bowling

Akademisi Sekolah Tinggi Pariwisata (STP), NHI Bandung, Pudin, mengatakan, hotel atau tempat wisata yang menerapkan protokol CHSE ini tentu akan mendapatkan nilai plus dari calon pengunjung atau wisatawan.

Terlebih, di masa pandemi, meski ingin berwisata masyarakat kini sudah mulai cerdas dengan memilih destinasi yang tergolong baik dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Di penerapannya nanti ada semacam sertifikat CHSE. Tujuannya agar wisatawan bisa nyaman berwisata karena destinasi, penginapan, hotel sudah tersertifikasi," kata Pudin.

Sekadar tahu, Kemenparekraf menggratiskan biaya pengurusan sertifikat CHSE. Tak hanya itu, demi memudahkan pengajuan sertifikasi, prosesnya pun akan berlangsung online.

• KONI Sumsel dan PT Pusri Palembang Sepakat Kerjasama Bina Atlet Berprestasi

Menurut Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, Mildasanty, adanya sertifikasi CHSE bagi pelaku usaha wisata dan kreatif akan efektif meningkatkan angka kunjungan wisata.

Berdasarkan data dari Disbudpar Sumsel, saat pandemi rata-rata kunjungan ke tujuan wisata mengalami penurunan hingga 90 persen. Selain itu, kunjungan ke hotel pun mengalami penurunan pada kisaran 30-60 persen.

"Banyak yang masih takut berwisata, menginap di hotel karena takut tertular Covid-19. Jadi, dengan adanya sertifikat saya harap akan memberikan rasa aman berwisata di masa sekarang," ujar Mildasanty.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR-RI-Fraksi PKS, Mustafa Kamal, mengatakan, sektor pariwisata diwajibkan menerapkan protokol kesehatan demi bisa bangkit kembali sebab sektor yang paling terpuruk di masa pandemi adalah sektor pariwisata.

• Video Hari Kedua Demo Tolak UU Cipta Kerja di Palembang, Massa Aksi Akan Duduki Gedung DPRD Sumsel

Tak hanya itu, menurut Mustafa, setiap pengusaha di bidang kreatif pun juga harus bisa memproduksi baru yang orisinil sehingga bila pandemi berlalu bisa bersaing dan meningkatkan perekonomian.

"Pastikan semua patuh protokol kesehatan. Pemerintah harus siapkan kebijakan kurangi jumlah pengunjung, pemakain masker standar, dan fasilitas kesehatan di tempat wisata," ujar dia.