Pendemo Tolak Omnibus Law di Palembang Turunkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang

Laporan Wartawan Sripoku.com, Chairul Nisyah

 SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Aksi penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kota Palembang terus berlanjut, Kamis (8/10/2020) sore.

Saat melakukan orasi, para mahasiswa menurunkan bendera yang berkibar di halaman gedung DPRD Sumsel.

Sambil hormat massa aksi turunkan bendera setengah tiang.

Sambil mengheningkan cipta mengiringi penurunan bendera tersebut. 

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kecewanya para peserta demo yang tidak dapat bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sumsel.

Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati sedang berada di Jakarta.

Namun massa aksi sempat ditemui
oleh Humas DPRD Sumsel, Selvia Riana.

Namun yang bersangkutan sempat ditolak massa aksi.

Sampai saat ini, para pendemo masih terus berorasi menolak UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI, berapa hari lalu.

• Aksi Tolak Omnibus Law di Palembang Memanas, Pendemo Ngotot Mau Masuk Gedung DPRD Sumsel

• Tolak Omnibus Law, Massa Aksi Segel Gedung DPRD Muratara, Pendemo Deadline Anggota Dewan

Suasana Memanas

Ribuan massa yang memadati halaman DPRD Provinsi Sumsel untuk menolak UU Cipta Kerja memaksa masuk ke dalam gedung, Kamis (8/10/2020) sore.

Aksi ribuan massa yang memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Provinsi Sumsel ini dikarenakan setelah sekian lama menyampaikan aspirasinya.

Namun tidak juga ditemui oleh anggota DPRD Provinsi Sumsel.

Cuaca pun mendung dan sudah mulai rintik-rintik hujan namun tak satupun anggota dewan yang datang untuk menemui ribuan masa di depan halaman Gedung DPRD Sumsel yang sudah menyampaikan orasinya sejak siang.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, Ketua DPRD Sumsel saat ini sedang berada di Jakarta karena dinas luar.

Namun masa tetap ingin menemui anggota DPRD lainnya

"Ketua DPRD Provinsi Sumsel bersedia video call dan insyaallah akan menyampaikan aspirasi kita ke Presiden," ungkap salah satu orator aksi.

Berapa kali masa aksi mengucapkan hidup mahasiswa hingga hidup buruh Indonesia untuk menyemangati semangat peserta aksi.

Hingga akhirnya Sekwan DPRD Provinsi Sumsel Ramadhan S Basyeban keluar dan menemui ribuan masa aksi.

Namun tak banyak yang dikatakan Ramadhan, ia hanya menyampaikan bahwasannya Ketua DPRD sedang berada Jakarta.

"Ketua DPRD sedang tidak ada, beliau sedang dinas di Jakarta tidak ada di Palembang ini. Saya ini sekretaris dewan," ungkapnya.

Hingga saat ini masa pun masih memadati halaman gedung DPRD Provinsi Sumsel dan terus menyampaikan aspirasinya menolak UU Cipta Kerja.

Duduki Gedung DPRD Sumsel

Demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja kembali digelar di Simpang 5 DPRD Sumsel, Kamis (8/10/2020).

Ribuan massa aksi mulai ramai padati lokasi digelarnya demo.

Koordinator aksi forum buruh aktivis mahasiswa Sumatera Selatan (FBAMSS), Febri Zulian mengatakan ribuan massa rencananya akan menduduki gedung DPRD Sumsel.

Hal itu dilakukan sebagai simbol perlawanan menolak disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI.

"Hari ini kami akan menduduki gedung DPRD sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan.

Mau ada yang menanggapi atau tidak, intinya kami tidak sepakat dengan adanya pengesahan Omnibus law," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwasanya, tidak ada niatan bagi mereka untuk ditemui oleh perwakilan anggota dewan untuk mendengar aspirasi yang disampaikan.

"Tujuan aksi ini hanya satu yakni mendesak Presiden Joko Widodo agar segera membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law.

Jadi bukan menemui anggota dewan yang kami inginkan. Karena sejauh ini hanya janji-janji saja yang kami terima. Tapi apa buktinya, tidak ada.

Bahkan suara-suara masyarakat seperti tidak didengar. Omnibus law masih saja disahkan. Jadi percuma untuk menemui anggota dewan," ujarnya.

Meski demikian, Febri mengatakan bahwa aksi hari ini akan digelar secara damai tanpa adanya niatan untuk terjadi kericuhan.

"Mau nantinya tidak akan dipersilahkan masuk, kami akan tetap akan masuk (ke gedung DPRD) karena aksi kami ini damai.
Sebagai bentuk perlawanan rakyat jadi jangan di larang-larang. Itu adalah gedung rakyat," ujarnya.

Terkait adanya beberapa pemuda yang diamankan karena diduga hendak menyusup dalam aksi ini, Febri menegaskan bahwa pemuda tersebut bukanlah bagian dari mereka.

"Silahkan saja, kalau memang ada penyusup yang mau berbuat onar. Silahkan aparat tangkap saja mereka," ujarnya.