Jokowi: Strategi Penanganan Virus Corona Prioritaskan Kesehatan Bukan Berarti Mengorbankan Ekonomi

SRIPOKU.COM -- Guna penanganan pandemi Virus Corona Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sejak awal masa pandemi Covid-19 ada beberapa hal yang menjadi fokusnya hingga beberapa strategi untuk penanganan Covid-19 ini.

Jokowi mengatakan melalui video yang diunggah YouTube Sekreriat Presiden, bahwa strategi pemerintah ialah menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi.

"Strategi pemerintah sejak awal adalah mencari titik keseimbangan," katanya, Sabtu (3/10/2020).

Jokowi menegaskan kesehatan masyarakat tetap nomor satu dan diutamakan.

"Jika kita mengorbankan ekonomi sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang."

"Ini bukan opsi yang bisa kita ambil, sekali lagi kita harus mencari keseimbangan yang pas," jelas Presiden.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut pemerintah sudah melakukan banyak hal di masa pandemi Covid-19.

Terutama dalam hal untuk tetap melindungi dan meringankan beban masyarakat akibat pandemi beserta dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Pemerintah disebut telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp 203,9 triliun dan sekarang menjadi Rp 239,53 triliun untuk mendukung upaya-upaya tersebut.

Khususnya untuk klaster perlindungan sosial.

Dana tersebut direalisasikan ke berbagai program, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), Sembako, BST (Bantuan Sosial Tunai), Kartu Prakerja, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, Banpres Produktif untuk Modal Kerja, Subsidi Gaji, dan Diskon Listrik.

Namun, Jokowi melalui sebuah pernyataannya, mengaku belum cukup puas terhadap upaya dan sejumlah program yang telah digulirkan.

Jokowi menyebut masih terdapat potensi peningkatan yang dapat dilakukan dari upaya-upaya itu.

“Saya ingin menteri-menteri lebih baik lagi bekerja mencari program yang lebih tepat sasaran. Semua harus terus kita perbaiki. Masih banyak kerja keras yang perlu dikerjakan. Kita harus terus melakukan penyesuaian kebijakan, mencari yang lebih baik,” ujarnya.

Jokowi pun mengajak masyarakat untuk tidak ragu dalam memberikan usulan-usulan terhadap perbaikan kebijakan ke depan.

Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk membuka keran masukan terhadap kebijakan-kebijakan.

Tujuh bulan penanganan pandemi memberikan banyak hal yang dapat dipelajari dan disesuaikan dari waktu ke waktu.