Pilkada 2020 di Sumsel
Penundaan Pilkada Wewenang Pemerintah Pusat, Pengamat Sarankan Pilkada di Sumsel Digelar 2021
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dijadwalkan pada 9 Desember 2020.
Penulis: Jati Purwanti | Editor: Yandi Triansyah
"Saat ini akan masuk masa kampenye. Kami sudah berdiskusi dengan KPU RI, untuk kampanye dengan pertemuan langsung ditiadakan. Kampanye melalui media online," jelasnya.
Mantan Komisioner KPU Sumsel, Ahmad Naafi, mengatakan, jika pilkada akan tetap dilangsungkan pada akhir tahun ini pemerintah dan penyelenggara pemilu wajib laksanakan pemilu dengan sebaik-baiknya karena menyangkut hak masyarakat.
Di sisi lain, nantinya bila pilkada harus ditunda pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang mengatur penundaan.
Ahmad menegaskan, regulasi tersebut pun harus digodok dengan matang meski butuh waktu yang singkat menyiapkannya.
"Bukan pesimis tapi skenario harus dilakukan dengan matang. KPU provinsi harus berikan masukan ke pusat karena semakin banyak kasus Covid-19 maka pilkada harus ditunda." kata Ahmad.
Menurut pengamat politik Universitas Sriwijaya, Bagindo Togar Butarbutar, Pilkada serentak sebaiknya digelar pada Maret 2021 Pilkada.
Hal ini didasarkan pada sebaran kasus Covid-19 yang saat ini terus bertambah.
Setidaknya ada rentang waktu tiga bulan kemungkinan ada vaksin ada antisipasi dari sisi kesehatan.
"Kontestasi politik risikonya tinggi untuk kemanusiaan. Pemerintah libatkan berbagai pihak untuk pilkada tapi sekarang malah orang-orang di KPU sendiri juga yang terpapar Covid-19," ujar Togar.
Dia mengkhawatirkan bila pemerintah bersikukuh ingin laksanakan Pilkada di masa pandemi ada agenda terselubung karena peserta Pilkada mayoritas petahana
Hal ini karena masa jabatan atau cuti kepala daerah yang akan kembali berlaga kembali di Pilkada berakhir November.
Jika dilaksanakan Desember, calon kepala daerah petahana kemungkinan besar menang karena bisa memanfaatkan waktu untuk memikat calon pemilih dengan berbagai capaian yang bisa dikerjakan dalam waktu relatif singkat yang bisa dijadikan alat kampanye.
"Kalau menunggu Maret persaingan semakin ketat antara penantang dan petahana. Ini karena 0-0, petahana dan penantang," ujar Bagindo.