Pengamat Pertanyakan Figur Doni Anggota DPRD Palembang Bandar Narkoba Bisa Terpilih di Parlemen

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Doni Anggota DPRD Palembang ditangkap petugas dari BNN dan Polda Sumsel.

Doni ditangkap dugaan kepemilikan 5 kg sabu dan ribuan pil ekstasi saat diamankan di usaha loundry miliknya di kawasan Puncak Sekuning Kota Palembang, Selasa (22/9/2020).

Pemerhati Politik Drs Bagindo Togar Butar Butar mengatakan, sosok yang seharusnya menjadi anggota DPRD sebagai representasi atau cermin harkat masyarakat yang diwakilinya di lembaga legislatif.

Namun kini malah sebaliknya, perilaku dan karakter tercela melanggar hukum, yakni tindak pidana Narkoba.

Tak tanggung tanggung, kiloan gram sabu dan ribuan butir pil ekstasi diperoleh jadi barang bukti hasil tangkapan oleh pihak berwajib (BNN Sumsel).

Sangat Jelas, sang Oknum anggota DPRD Kota Palembang ini bukan tergolong korban ataupun pemakai.
Dapat dipastikan Pengedar atau bagian dari jaringan sindikat yang beroperasi di daerah ini.

Kewajiban pihak petugas hukum untuk mengembangkan kasus besar ini.

Artinya, putusan hukuman terberat menanti di pengadilan bagi oknum legislator dan kawannya.

Dan juga, kemungkinan besar keterlibatan si oknum D ini, bukan baru digeluti, sebelum menjadi penghuni Gedung DPRD Kota di Jakabarimg.

"Lantas muncul pertanyaan besar di benak kita, mengapa bisa figur yang sangat tak terpuji seperti ini bisa lolos dan terpilih menjadi anggota Parlemen daerah?," ungkap Bagindo kepada Sripoku.com, Selasa (22/9/2020).

• Doni Anggota DPRD Palembang Dipastikan Bandar Narkoba, Dikenal Licin, Pegang Kendali Edarkan Narkoba

• Kedok Doni Aggota DPRD Palembang Terbongkar, Sebelum Jabat Anggota Dewan Sudah Jadi Bandar Narkoba

Dikatakannya, bukankah investasi moral, sosial dan intelektual menjadi prasyarat utama agar seseorang menjadi calon serta ditetapkan sebagai Wakil Rakyat yang terhormat?

"Alias tak semata mata oleh aspek finansial serta kedekatan khusus dengan elite parpol.

Kasus mengejutkan publik kota ini, sepantasnya menjadi catatan khusus juga pembelajaran penting bagi publik maupun pengurus parpol, agar lebih ekstra selektif meloloskan dan memilih para bakal calon anggota legislatif," ujar Bagindo yang juga Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya.

Kemudian, di lembaga DPRD serta organisasi pemerintahan lainnya, untuk selalu melakukan test uji bebas narkoba berskala, secara mendadak oleh lembaga yang berwenang, demi terkondisinya kualitas fisik, moral juga psikologis diseluruh aparat maupun pejabat pemerintahan di daerah ini.