Muktamar Alim Ulama di Palembang dan Politik Islam

Jumlah peserta yang tidak tercatat sepertinya jauh lebih besar karena kongres dapat dihadiri oleh masyarakat umum.

Nadhatul Ulama tidak mengirimkan utusan resmi ke kongres tersebut meskipun secara perseorangan banyak warga nadhiyin yang ikut hadir dalam kongres tersebut.

Ketidakhadiran NU sebagai organisasi pada kongres tersebut akibat perbedaan sikap politik antara Masjumi dengan NU terkait isu-isu politik di pemerintahan.

Terdapat tujuh tema utama pembahasan yang dibicarakan selama tiga hari penyelenggaraan kongres tersebut, yakni Hukum Islam, Negara, Ekonomi, Pendidikan Islam, Sejarah dan Budaya Islam di Indonesia, Agama, dan Upaya Mempertahankan Islam.

Pembahasan masing-masing tema dibagi dalam beberapa panel tertutup yang diadakan di Kantor Masjumi dan Kantor Muhammadiyah.

Tujuh bidang tersebut menjadi prioritas pembahasan yang terpisah dikarenakan belum adanya konsensus bersama di antara  ulama saat itu untuk menelurkan formulasi dari setiap tema yang nanti dapat menghasilkan fatwa dan arahan bagi umat Islam di Indonesia.

Penutupan muktamar diadakan bertempat di Gedung Internasional, Palembang pada 11 September 1957.

Dalam kesempatan itu, Menteri Agama, Muhammad Ilyas, yang juga anggota NU, hadir dan membacakan pidato penutupan muktamar setelah hasil keputusan muktamar dibacakan oleh panitia acara.

Muktamar Dalam Bingkai Politik Islam

Terdapat beberapa latar belakang yang membuat muktamar tersebut cukup politis.

Kondisi ekonomi para paruh kedua tahun 1950-an berangsur memburuk dan diperparah dengan sentralisasi Pemerintah Pusat dalam mengatur keuangan daerah.

Keluhan muncul saat penduduk Sumatera merasa sumber daya alam dari daerah mereka menguntungkan negara namun pembangunan tak kunjung dirasakan.

Keluhan ini berubah menjadi gerakan politik karena tersendatnya representasi.

Aspirasi masyarakat tidak didengar Pemerintah Pusat meski telah berkali-kali menyuarakan tuntutan.

Umat Islam di Sumatera pada khususnya semakin merasa gusar saat Masjumi mulai tersingkir dari pemerintahan dan mundurnya Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.