Muktamar Alim Ulama di Palembang dan Politik Islam

Oleh : Ryllian Chandra S.S, M.A 

Dosen Ilmu Politik, FISIP UIN Raden Fatah Palembang

Tulisan ini akan bercerita singkat mengenai penyelenggaraan Muktamar Alim Ulama se In­do­ne­sia yang diadakan pada 8 September sampai 11 September 1957 di Palembang.

Persoalan yang akan coba diangkat ialah konteks politik yang melatarbelakangi penyelenggaraan pertemuan be­sar tersebut dan letak relevansinya dalam membaca perihal politik Islam hari ini.

Penyelenggaraan Muktamar Alim-Ulama se-Indonesia

Penyelengaraan Muktamar Alim-Ulama se-Indonesia yang digelar di Palembang merupakan salah satu hasil keputusan dari Kongres Alim Ulama se Sumatera yang diadakan di Bukit Tinggi pada 14-17 Maret 1957.

Setelah persiapan selama beberapa bulan, Muktamar Alim Ulama Se-In­do­nesia diadakan di Palembang pada 8 September sampai 11 September 1957.

Gambaran mengenai berjalannya muktamar tersebut terdokumentasi dalam terbitan berjudul Buku Do­ku­mentasi Kongres Ulama se-Indonesia Palembang yang diterbitkan oleh panitia kongres sekitar dua bulan setelah penyelenggaraan.

Kepanitiaan muktamar diketuai oleh K.H. Rasjid Siddik dan para anggota yang kebanyakan merupakan kader Masjumi dan Muhammadiyah cabang lokal.

Pembukaan kongres dihelat hari minggu, 8 September 1957 di Mesjid Agung Palembang. Setelah dibuka oleh ketua panitia muktamar, K.H. Rasjid Siddik.

Kemudian beberapa tokoh baik sipil maupun militer membacakan pidato pembukaanya, serta beberapa perwakilan ulama dari berbagai daerah.

Mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang sedianya akan membuka muktamar tidak dapat hadir.

Sebagai gantinya beliau mengirimkan rekaman pidato sambutan ke Palembang.

Dikarenakan masalah teknis, rekaman pidato Mohammad Hatta baru diperdengarkan kepada para peserta kongres pada hari ketiga penyelenggaraan kongres.

Dalam dokumentasi kongres tercatat sekitar 325 utusan undangan dan sekitar 300 orang peninjau dari berbagai daerah di Indonesia hadir dalam kongres tersebut.