Liputan Eksklusif

Sistem Belum Kompatibel

Akbar menilai, kartu prakerja merupakan program yang lahir dari kepanikan global dengan kondisi pandemi.

Editor: Soegeng Haryadi
DOK. SRIPO
Alamak Bos Cicipi Bansos 

PALEMBANG, SRIPO -- Anggota DRPD Palembang Komisi I Bidang Pemerintahan, Akbar Alfaro menyoroti buruknya pola penyaluran Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran disebabkan oleh sistem yang dibuat belum kompatibel (bergerak dan bekerja tidak dengan kesesuaian).

Menurutnya, dalam sebuah sistem tentu akan terjadi yang namanya error case, apalagi menyangkut program nasional seperti kartu prakerja.

Akan tetapi tidak bisa juga menjadi sebuah pembenaran terkait ketidaktepatan data penerima bantuan apapun bentuknya.

Alamak Bos Cicipi Bansos, Pengusaha Terima Kartu Prakerja

"Kami di legislatif banyak mendapatkan case seperti ini. Itu semua akan dikawal sesuai kementeriannya masing-masing," katanya, Rabu (9/9).

Ia menjelaskan, permasalahan seperti ini pernah terjadi pada kasus KTP elektronik.

Saat itu, ia bersama anggota dewan yang lain langsung memfollow up permasalahan pembuatan E-KTP di Kota Palembang langsung dengan Kemendagri di Jakarta.

Disnaker Bantu Pendampingan, Beri Akses Pendaftaran Kartu Prakerja

Untuk kartu prakerja ini, Akbar menegaskan anggota DPRD Palembang akan terus memperjuangkan hak rakyat.

Apalagi kartu prakerja ini sudah dianggarkan dan menjadi program nasional.

Maka itu program ini harus direalisasikan dan tepat sasaran sehingga manfaat nya benar dirasakan oleh masyarakat Palembang.

"Sekarang kita sudah masuk dalam kondisi memprioritaskan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu 2 aspek inilah yang jadi perhatiaan saya dan harus kita kawal betul program-program prorakyat," tegasnya.

Akbar menilai, kartu prakerja merupakan program yang lahir dari kepanikan global dengan kondisi pandemi.

Sehingga efeknya, sistem yang dibuat menjadi belum kompetible untuk menampung jutaan data yang masuk dari setiap penjuru daerah.

Dengan kondisi ini oa mengajak seluruh elemen saling bahu-membahu mengawal program ini secara bottom up.

"Jika ada temuan kasus programnya tidak tepat sasaran. Mohon dilaporkan kepada saya atau dewan yang lain, agar bisa kita follow up ke kementerian," ujarnya. (oca)

Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved