Alamak Bos Cicipi Bansos, Pengusaha Terima Kartu Prakerja

PALEMBANG, SRIPO -- Pemerintah pusat membuat program Kartu Prakerja untuk 5,6 juta warga Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp 20 triliun di tahun 2020.

Hingga saat ini, pemerintah sudah membuka pendaftaran pada gelombang ketujuh, Minggu (6/9).

Meski program ini diprioritaskan untuk masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai peserta program Kartu Prakerja dan warga yang belum memiliki pekerjaan.

Namun nyatanya di lapangan banyak ditemui program tersebut menjadi salah sasaran.

• Jangan Sampai Ketinggalan Kuota Program Kartu Prakerja Hanya 800.000. Ini Cara Mendaftar & Syaratnya

Tidak sedikit para pengusaha hingga pekerja swasta di Palembang dengan leluasa mendapatkan dana dari kartu Prakerja sebesar Rp 3,55 juta.

Berbanding terbalik, para pengangguran atau orang yang tak memiliki pekerjaan justru tak mendapatkan bantuan dari kartu prakerja.

Para peserta yang diwajibkan mendaftarkan diri melalui website dan menjawab sejumlah pertanyaan dalam tes motivasi, membuat para masyarakat yang semestinya menerima bantuan justru tidak dapat.

• PENDAFTARAN Kartu Prakerja Gelombang 7 Dibuka, Login www.prakerja.go.id, Jangan sampai Ketinggalan!

Berbeda dengan para masyarakat terdidik dan telah memiliki pekerjaan justru dengan mudah menjawab pertanyaan sehingga dengan mudah mereka ikut kecipratan menerima bantuan kartu prakerja.

Diana, salah seorang pengusaha kuliner di Palembang misalnya, mengaku menerima uang dari kartu prakerja sejak dua bulan terakhir.

Dengan hanya bermodal mendaftarkan diri melalui laman resmi kartu prakerja dan lulus menjawab pertanyaan tes motivasi, membuat wanita berhijab ini menerima bantuan prakerja Rp 600 ribu per bulan.

• Mitra Platform Digital Program Kartu Prakerja Tinggal 7 Lembaga, Ruang Guru Resmi Mengundurkan Diri

"Dua bulan lalu diajari teman untuk dapat kartu prakerja. Lalu saya coba-coba mendaftar dan alhamdulillah saya terpilih menjadi salah seorang penerima manfaat," kata Diana.

Meski telah memiliki usaha di bidang kuliner, namun ia mengakui tak sungkan untuk mengikuti program kartu prakerja demi mendapatkan uang bantuan gratis dari pemerintah pusat.

"Bukannya kita serakah ya, namanya saja rejeki. Karena tidak semua pendaftar kan yang berhasil," ungkapnya.

Rudi Kurniawan, pegawai swasta lainnya, mengaku untuk mendapatkan bantuan kartu prakerja merupakan perkara mudah baginya.

Tinggal masuk ke situs www.prakerja.go.id dan pilih menu daftar, setelah dinyatakan dikonfirmasi selanjutnya akan diminta untuk verifikasi KTP, mengisi data diri, kartu keluarga dan nomor HP.

Pria yang sehari-hari akrab bekerja di dunia maya, membuat pria berkumis ini dengan mudah menjawab pertanyaan motivasi selama 16 menit.

"Awalnya iseng, eh ternyata saya lulus. Tesnya juga mudah menurut saya. Lumayanlah dapat Rp 600 ribu selama 4 bulan," jelasnya.

Seperti diketahui, Kartu Prakerja merupakan sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan.

Kartu tersebut dipromosikan oleh Presiden Joko Widodo pada masa kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, bersama dengan KIP Kuliah dan Kartu sembako murah.

Program ini diperuntukkan kepada masyarakat yang sudah berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang berpendidikan formal.

Di tengah pandemi Corona, pemerintah juga memutuskan untuk memprioritaskan masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai peserta program Kartu Prakerja.

Peminat yang lolos, bakal menerima insentif hingga Rp3,55 juta dan terdiri dari tiga elemen.

Biaya pelatihan kompetensi Rp1 juta, uang tunai Rp600.000 per bulan dan diberikan hingga empat kali, serta insentif Rp150.000 jika sudah merampungkan pelatihan dan mengisi survei evaluasi program.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Palembang, M Yanuarpan mengatakan program kartu prakerja tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang menganggur tidak memiliki keterampilan dan masyarakat yang terdampak Covid-19.

Ia pun mengaku sangat miris jika benar orang yang masuk dalam kategori mampu justru mendapatkan bantuan tersebut.

"Tentu kita sangat prihatin, karena program ini benar-benar untuk orang membutuhkan. Bukan untuk orang yang sudah berduit," terangnya.

Yanuar menyebut, Dinas Ketenagakerjaan Palembang tak bisa mendata siapa-siapa saja penerima manfaat.

Sebab, program tersebut merupakan kewenangan pusat dan diatur oleh Kementerian.

Sejak awal munculnya kartu prakerja, Yanuar mengklaim pihaknya telah membantu buruh atau orang yang tak memiliki akses internet untuk mendaftar melalui komputer di kantor Disnaker Palembang.

Selain menyediakan alat, Disnaker Palembang juga memberikan pendamping kepada masyarakat untuk mengikuti rangkaian tes.

"Terlepas dapat atau tidaknya seseorang bantuan itu kan deteksi langsung dari sistem. Yang jelas kita sudah memberikan bantuan," beber Yanuarpan. (oca)