Breaking News:

Berita Palembang

Tiga Kasus Dugaan Maladministrasi Sekolah di Palembang Dilaporkan ke Ombudsman Sumsel

Selama bulan Juni 2020 lalu, setidaknya ada tiga laporan kasus dugaan maladministrasi, yang terjadi di lingkungan sekolah di Kota Palembang.

SRIPOKU.COM/ODI ARIA SAPUTRA
Humas Ombudsman Sumsel Hendrico Rifai 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Selama bulan Juni 2020 lalu, setidaknya ada tiga laporan kasus dugaan maladministrasi, yang terjadi di lingkungan sekolah di Kota Palembang yang asuk ke Ombudsman RI Provinsi Sumsel.

Hendrico selaku Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan Ombudsman Provinsi Sumsel mengatakan bahwa ketiga kasus tersebut merupakan laporan dari wali murid dugaan adanya maladministrasi di sekolah.

Seperti yang terjadi beberapa hari lalu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dilaporkan ke Ombudsman RI, karena dianggap melakukan maladministrasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

Forum Orang Tua Murid dan Gerakan Emak Bapak Peduli Pendidikan (Geprak) melakukan pelaporan karena ada tindakan maladministrasi berupa pembuatan petunjuk teknis (Juknis) baru dalam PPDB jalur zonasi.

Laporan dugaan maladministrasi ternyata juga terjadi di Kota Palembang.

Pembuatan SIM Gratis di OKU Selatan Melebihi Kuota, Ada 30 Warga yang Dapat, Ada yang tidak Lulus

Dua Pria di PALI Ini Beli Motor Bekas Pakai Uang Palsu, Sejumlah Pemilik Warung Sudah Jadi Korban

Pengadilan Agama Prabumulih Diserbu Pasutri yang Ingin Cerai, Media Sosial Jadi Salah Satu Sebab

Ketiga kasus yang terjadi di Palembang tersebut diantaranya salah satunya terjadi di SMAN 5 Palembang, mengenai hasil pengumuman kelulusan yang berbeda antara manual dan online.

Namun kasus sudah tersebut sudah selesai ditindaklanjutin oleh pihak Ombudsman RI Provinsi Sumsel.

"Laporan tersebut kebanyakan dilaporkan pada akhir Juni 2020," ujarnya saat dihubungi via whatsapp, Rabu (01/07/2020).

Dua kasus lainnya yang masih dalam proses tindak lanjutan yaitu SMP 43 Palembang mengenai tidak ada informasi sistem penerimaan siswa baru di SMP tersebut.

Juga laporan dugaan maladministrasi juga terjadi di SMP 58 Palembang mengenai penerimaan murid yang tidak sesuai dengan jumlah kapasitas kelas yang sudah disetujui kepala dinas pendidikan.

"Semua laporan dari wali murid dan dua kasus lagi sedang kita proses tindaklanjuti," ujarnya. 

Penulis: maya citra rosa
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved