Berita Palembang
Dampak Wabah Virus Corona, PAD Kota Palembang Baru Tercapai Rp 300 Miliar dari Target Rp 617 Miliar
Melemahnya roda ekonomi karena pandemi Covid-19, turut berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Palembang.
Penulis: Rahmaliyah | Editor: Tarso
SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Melemahnya roda ekonomi karena pandemi Covid-19, turut berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Palembang.
Hingga pertengahan tahun anggaran 2020 ini, PAD yang baru masuk ke kas daerah baru mencapai Rp 300 miliar.
Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menyebutkan meskipun target PAD kota Palembang telah direvisi dari sebelumnya Rp 1,5 triliun menjadi Rp 617 miliar, target yang telah dirasionalisasi pun itu pesimis akan bisa terpenuhi.
Alasannya, objek pajak yang nilai pembayarannya dalam kategori besar seperti perusahaan BUMN, BUMD atau swasta yang berkantor di Palembang mayoritas telah melakukan pembayaran pajak di semester pertama ini.
"Hingga bulan ini baru sekitar Rp300 miliar. Agak pesimis tercapai, itu karena kita sudah minta wajib pajak yang besar seperti BUMN yang potensial bayar pajak lebih dulu," jelasnya, Kamis (18/6/2020).
• Pemkab Muaraenim Gelar Lomba Desa Tangkal Covid-19, Bagi Pemenang Disediakan Hadiah dan Reward
• 3 Perampok Toko Manisan di Desa Sumber Makmur OKI Ditembak Jajaran Polsek Lempuing. Satu Lagi Buron
• Walikota Prabumulih Ancam Pindahkan Guru Ketahuan Melakukan Jual Beli Bangku Sekolah, Laporkan!
Sementara saat ini Kota Palembang menganggarkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp480 miliar. Jumlah yang cukup tinggi ini bergantung sepenuhnya pada pendapatan daerah. Meski saat ini untuk penanganan Covid baru menggunakan anggaran sebanyak Rp 25 miliar.
"Fisik anggaran itu tergantung pendapatan daerah. Karena potensi yang besar sudah bayar jadi kita akan menyisir dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) para pejabat Kota Palembang," katanya.
Dengan jumlah pejabat Pemkot yang berjumlah 1.600-an orang ditambah dengan pegawai di lingkup pemerintah Kota Palembang 17 ribu orang, estimasi penerimaan pajak yang bisa diraih hanya dikisaran Rp 1-2 miliar.
"Namun, tetap kita upayakan agar penyerapan bisa optimal dari pembayaran PBB," tegasnya.(cr26)