Berita Palembang

Terdampak Corona, UMKM Sub-Sektor yang Harus Diperhatikan, Pemerintah Bisa Buat Alternatif Kemitraan

Jika dirupiahkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional di tahun 2018 dapat dikatakan cukup besar dengan nilai sebesar Rp 8.400 Triliun.

Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Tarso
SRIPOKU.COM/Handout
Afandi Mulya Kesuma SE, Ketua Lembaga Sumatera Selatan Sejahtera (LSSS) 

Belum lagi distribusi pasokan barang mentah untuk produksi UMKM juga tersendat akibat pemberlakuan penutupan wilayah dan pengurangan aktivitas pengiriman barang.

Mandor Pengawas Kebun Sawit di Muratara Ditemukan Tak Bernyawa, Motornya Nyungsep ke Kanal Galian

Kata Ridho Yahya, Pelaksanaan PSBB di Prabumulih Diperpanjang atau Tidak Tergantung Masyarakatnya

Kunjungi Dapur Umum Gugus Tugas Covid-19, Wakapolda Minta Agar Pembagian Nasi Kotak Tepat Sasaran

”Ya jelas. Dari sisi permintaan, UMKM secara drastis mengalami penurunan dari para konsumen. Akibat wabah, para konsumen mengalami kondisi psikologis takut tertular penyakit sehingga mengurung diri di dalam rumah. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada penurunan pendapatan yang secara tidak langsung mengurangi pengeluaran dan pola konsumsi mereka,” ungkap lelaki berkacamata minus ini.

Penyebaran virus juga mengganggu UMKM yang beroperasi lintas batas atau antarnegara karena pasokan barang mentah untuk produksi yang bersumber dari luar negeri mengalami gangguan karena blokade dan pengurangan aktivitas transportasi regional di lingkup darat, laut, dan udara.

“Selain itu, permintaan produk UMKM secara global juga mengalami penurunan terutama yang berkaitan dengan sektor pariwisata karena kunjungan ke berbagai destinasi wisata mengalami penurunan secara drastis,” katanya.

Risiko terhempasnya UMKM akibat pandemi virus corona membutuhkan intervensi pemerintah berupa kebijakan yang tepat, cepat, dan akurat. Bentuk intervensi pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan bantuan kredit dalam skala besar kepada UMKM yang terdampak corona. Mekanisme pemberian kemudahan dan relaksasi kredit dapat diberikan oleh lembaga perbankan konvensional hingga fintech.

”Beberapa poin utama skema restrukturisasi kredit untuk UMKM antara lain seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, penundaan pembayaran pokok atau bunga, serta penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan,” urainya.

Financial technology (fintech) menjadi alternatif selanjutnya dalam memberikan bantuan keuangan kepada UMKM Indonesia yang terdampak corona. Kajian dari Huang et.al (2020) bertajuk Saving China from The Coronavirus and Economic Meltdown: Experiences and Lessons memberikan sebuah gambaran tentang peran penting fintech dalam memberikan sokongan finansial bagi UMKM di China dalam menghadapi pandemi corona. Pengalaman dari negeri tirai bambu tersebut dapat diadopsi dan direplikasikan untuk persoalan UMKM dalam negeri kita karena mengalami kendala yang hampir serupa.

Fintech sebagai lembaga pemberi sokongan kredit secara daring kepada UMKM memiliki beberapa keunggulan dan memberi kemudahan bagi banyak UMKM di China dalam beberapa bulan terakhir seperti (1) pemantauan debitur yang dapat dilakukan secara real time dengan sarana big data, blockchain finance dan berbagai teknologi lainnya; (2) fintech mampu memberikan pelayanan tanpa hambatan geografis sehingga mampu menjangkau UMKM secara luas; (3) fintech memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan secara online dan jarak jauh sehingga mengurangi resiko terjangkit epidemi.

Bentuk intervensi kedua yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan program bantuan khusus hingga membuka pasar baru bagi UMKM. Dalam situasi yang cukup mendesak ini, Kementerian Koperasi dan UMKM serta beberapa lembaga pemerintah terkait perlu mencari banyak referensi kebijakan untuk UMKM dari pengalaman negara lain yang juga menghadapi kasus yang serupa dengan Indonesia.

Riset OECD (2020) memaparkan pengalaman negara di Amerika Serikat dalam memberikan jaring pengaman kepada UMKM dengan mengimplementasikan program khusus "program pinjaman khusus untuk bencana" bagi UMKM. Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi langkah ini dengan menyiapkan anggaran khusus yang bersumber dari negara untuk kemudian disalurkan kepada usaha mikro,kecil dan menengah yang tengah tertekan karena pandemi.

“Program selanjutnya yang bisa diadopsi adalah langkah pemerintah Korea Selatan dan Belgia dengan mencarikan pasar baru dan mendorong UMKM untuk mengambil ceruk pasar online,” terangnya.

Ketiga, pemerintah perlu membuat langkah alternatif dengan melakukan kemitraan bersama UMKM melalui produksi alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga kesehatan. UMKM konveksi yang selama ini memproduksi pakaian mengalami penurunan omset yang cukup signifikan karena pendemi corona.

“Salah satu upaya untuk mengembalikan lagi gairah bisnis UMKM konveksi adalah dengan melakukan kerjasama untuk memproduksi alat pelindung diri (APD) yang digunakan oleh tenaga kesehatan dalam menangani pasien virus corona,” pungkasnya. (Abdul Hafiz)

Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved