Berita Palembang

Perlu Edukasi yang Tepat Dalam PSBB Tahap Kedua, Ini Penjelasannya Menurut Pengamat Sosial

Pengamat Sosial Kota Palembang mengatakan edukasi mengenai kebijakan pemerintah seringkali menjadi problem dalam penegakan sanksi seperti PSBB.

SRIPOKU.COM/Abdul Hafiz
Diskusi Online bersama HMI Cabang Palembang dengan tema Palembang New Normal, Apa dan Bagaimana Penerapannya, Selasa (2/06/2020) malam. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Dalam melanjutkan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Palembang tahap kedua, diperlukan edukasi yang tepat untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan.

Tarekh Rasyid, Pengamat Sosial Kota Palembang mengatakan edukasi mengenai kebijakan pemerintah seringkali menjadi problem dalam penegakan sanksi seperti PSBB.

Edukasi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyerap informasi dari pemerintah.

Misalkan saja Peraturan Walikota mengenai PSBB, seberapa paham masyarakat mengenai maksud Perwali tersebut, maka dapat diukur dari jumlah pelanggaran atau kepatuhan masyarakat kepada peraturan yang dibuat.

Namun seringkali ditemui kebijakan yang simpang siur, dimana peraturan bertabrakan antara pemerintah provinsi dan kota.

"Upaya PSBB lanjutan tersebut bergantung pada kebijakan pemerintah dan bagaimana penerapannya di lapangan," ujarnya dalam diskusi online bersama HMI Cabang Palembang dengan tema Palembang New Normal, Apa dan Bagaimana Penerapannya, pada Selasa (02/06/2020) malam.

Anggota Dewan DJ Promosikan Energy Bank Saku, Gula Anti Covid-19, Begini Penjelasannya

Kelurahan Selibar Pagaralam Utara Jadi Kampung Tangkal Covid-19, Tanam Padi dan Tebar Benih Ikan

Kawanan Pencuri Gasak 15 Gas Tabung Dalam Kondisi Berisi Penuh di Kios Gas Baturaja Timur

Selain itu pekerjaan rumah (PR) pemerintah juga harus memberikan ketegasan kepada para petugas agar regulasi dapat diserap oleh masyarakat, sehingga perilaku masyarakat dapat berubah.

Wabah virus corona yang mengakibatkan sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan membuat 80 persen masyarakat terpaksa harus bekerja di rumah.

Meskipun ancaman virus dapat melanda tanpa mengetahui siapa dan kapan saja.

Menurutnya, perilaku masyarakat tentu mengikuti elite atau pemerintah daerahnya, sehingga apabila adanya regulasi yang tidak sinkron, maka muncul perlawanan atau restensi masyarakat.

"Inilah yang menjadi tantangan pemerintah, pada satu sisi masyarakat ingin pengetatan sanksi, namun disisi lain meminta agar adanya kelonggaran dalam beberapa bidang," ujarnya.

Dia juga mengatakan kuncinya adalah penegakan sanksi yang serentak dan merata, kemudian informasi yang terbuka dari pemerintah.

Maka masyarakat dapat melakukan adaptasi dengan perilaku baru saat ini.

Tetapi jika kondisi dan perkembangan penanganan Covid-19 di Kota Palembang masih seperti saat ini, Kota Palembang sulit untuk melanjutkan menuju new normal dalam waktu dekat.

"New normal masih sulit untuk dilakukan dengan melihat kondisi Kota Palembang saat ini, hal ini perlu dicerdasi lagi oleh pemerintah Kota Palembang," ujarnya.

Penulis: maya citra rosa
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved