PSBB Bisa 28 Hari Jika Diperpanjang Kembali

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE mengungkapkan PSBB itu merupakan usulan pemerintah kota Prabumulih ke kementerian kesehatan melalui pemerintah Provinsi.

"Walaupun ada pro kontra, ada yang mengatakan Prabumulih belum memerlukan dilakukan PSBB masyarakat masih bisa diatur dan kunci PSBB bisa mengatasi penyebaran lebih luas yaitu dengan pisycal distancing. SK sudah keluar, tinggal lagi kebijakan pemerintah dengan pembatasan yang dilakukan harus lebih dari yang ada saat ini," katanya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu mengaku pemerintah harus menjamin sesuai intruksi presiden dan sesuai permenkes nomor 9 tahun 2020 dimana harus memberikan jaminan kepada warga disebabkan banyaknya pembatasan.

"Salah satu harus diperhatikan dari PSBB ialah dampak Ekonomi dan dampak sosial yang ditimbulkan harus diperhatikan, apalagi ini mau menghadapi Idul Fitri khusus kebutuhan pokok warga harus diberikan jaminan. Pemerintah harus memberikan jaminan sosial, memberikan bantuan sosial kepada warga karena akan banyak terkena dampak PSBB," katanya.

Selain memperhatikan dampak sosial dan dampak ekonomi dengan memenuhi kebutuhan warga, tentu pemerintah juga kata Palo harus mempersiapkan fasilitas kesehatan baik tenaga medis termasuk TNI-Polri, Satpol PP dan lainnya harus siap bekerja.

"Tentu berkaitan dengan anggaran kita DPRD Prabumulih bersama pemerintah kota Prabumulih harus juga memperhatikan masalah ini. Mereka jangan hanya kita berikan tugas namun kita berikan juga insentif yang cukup baik tenaga medis, pengamanan TNI-Polri dan Satpol PP harus diperhatikan," bebernya.

Karena petugas-petugas itu akan bekerja ekstra membubarkan kegiatan-kegiatan warga berkerumun atau ramai yang tidak mengindahkan protokol kesehatan.

"Petugas-petugas itu yang nantinya akan membubarkan keramaian di warga sehingga mereka harus diperhatikan terkait insentif mereka," harapnya. (mg3/eds)