Partai Koalisi Pemerintah Kritik Istana Soal Kartu Prakerja
Ditengarai sejumlah anggota Komisi III DPR RI berpendapat perlunya dilakukan pengawasan yang lebih ketat dalam program Kartu Prakerja.
lihat foto
SERIPOKU.COM –Ditengarai sejumlah anggota Komisi III DPR RI berpendapat perlunya dilakukan pengawasan yang lebih ketat dalam program Kartu Prakerja.
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/4/2020) lalu.
Namun tak sedikit politisi dari partai koalisi pendukung pemerintah maupun oposisi yang seakan satu suata mengkhawatirkan ada potensi penyelewengan dalam program pelatihan online dengan anggaran Rp 20 Triliun tersebut.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman meminta KPK untuk mengawasi lebih ketat program yang diinisiasi oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Kami ingin lebih detail soal Kartu Prakerja, tadi kurang detail. Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman.
Pengawasan tersebut, kata dia, bisa dimulai dari proses pengadaan jasa pelatihan dengan tarif harga yang tinggi.
"Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp 600.000, di YouTube itu gratis," ujarnya.
Oleh karenanya, Habiburokhman mendorong KPK untuk mengejar pihak-pihak yang "bermain" dalam anggaran Kartu Prakerja.
"Itu dikejar pak, ini kita geregetan Pak, kita ingin Pak Jokowi sukses dengan program Kartu Prakerja jangan ada yang berani mengambil kesempatan," kata dia.
Senada dengan Habiburokhman, Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan meminta KPK mengusut terpilihnya delapan platform digital tanpa tender dalam program Kartu Prakerja.
"Namun, bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya?" kata Arteria.
Arteria menyoroti keberadaan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja.
Sebab, keberadaan platform digital itu masuk dalam program Kartu Prakerja disaat pemiliknya Adamas Belva Syah Dewavara masih menjadi Staf Khusus Presiden.
"Ini tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi. Salah satu vendor itu milik Stafsus Presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura. Begini konyolnya kita, siapa yang terlibat, diusut," lanjut dia.
Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mulai mencurigai akan ada pihak yang memanfaatkan proyek besar Kartu Prakerja tersebut.
