Alasan Dibalik Banyaknya Kantor OPD di Muratara Sewa, Bupati: Bangun Infrastruktur Buat Warga

Sebagian besar kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muratara masih menyewa rumah toko (ruko) atau rumah biasa milik warga.

Editor: Yandi Triansyah
Tribun Sumsel / Rahmat Aizullah
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Muratara. Salah satu kantor pemerintah di Muratara yang masih menyewa rumah warga. 

SRIPOKU.COM, MURATARA - Sebagian besar kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muratara masih menyewa rumah toko (ruko) atau rumah biasa milik warga.

Belum dibangunnya sejumlah kantor pemerintahan, ternyata Pemkba Muratara lebih fokus untuk membangun infrastruktur terlebih dahulu.

Sebab kabupaten hasil pemekaran ini tak ingin selalu menyandang status daerah tertinggal.

Sejak dilantik pada 17 Februari 2016 silam hingga empat tahun memimpin, Syarif Hidayat dan Devi Suhartoni fokus membangun infrastruktur dasar.

Hal itu dilakukan agar Kabupaten Muratara yang merupakan daerah pemekaran dari kabupaten induk Musi Rawas bisa terlepas dari status daerah tertinggal.

Bupati Muratara, Syarif Hidayat menyampaikan, saat ini pihaknya memang belum membangun komplek perkantoran pemerintah seperti di daerah-daerah lain.

Pihaknya masih fokus membangun infrastruktur dasar untuk kepentingan rakyat seperti jalan, jembatan, air bersih, jaringan listrik hingga sarana pendidikan dan kesehatan.

Bahas Raperda Pajak Restoran, Pengusaha Rumah Makan di Palembang Was-was, Ngaku Omset Turun

 

Tak Sengaja Viral, Hidup Risa Culametan Berubah Drastis, Mondar-mandir TV hingga Ketemu Raffi Ahmad

"Ada yang nanya, kenapa bapak bupati belum membangun kantor pemerintah, banyak kantor masih nyewa rumah warga, saya jawab kami masih memikirkan kebutuhan rakyat," kata Syarif Hidayat, Rabu (26/2/2020).

Ia mengaku tidak tega di saat pemerintah sudah memiliki kantor, tetapi rakyatnya kesusahan dengan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang masih rusak.

"Nanti masyarakat ngeluh, bapak bupati duduk di kantor bagus, sementara kami jalan masih jelek, air bersih tidak ada, PLN belum juga ada, jembatan rusak, dan lain-lain. Nah saya tidak tega itu," katanya.

Syarif menyampaikan, menjelang akhir periode kepemimpinannya bersama Devi Suhartoni, fasilitas umum dan infrastruktur dasar lainnya berangsur diselesaikan.

Inilah Beberapa Cara Keluarkan Air dari Telinga, dari Goyangkan Telinga hingga Teteskan Obat Telinga

 

Video: Kesal Jalan Rusak, Warga di PALI Tanam Pisang di Jalan Berlobang, Hingga Berbuah

Selain ingin melepaskan Kabupaten Muratara dari status daerah tertinggal, Syarif juga ingin warganya bisa menikmati sarana dan prasarana yang merupakan hak dasar mereka.

"Kepemimpinan kami tinggal sebentar lagi, mudah-mudahan visi dan misi kami terlaksana 100 persen. Alhamdulillah sekarang masyarakat bisa menikmati pembangunan," ujarnya.

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved