Berikut 9 Solusi Ini Bisa Jadi Mengatasi Persoalan Banjir di Kota Palembang

Maka dari itu seandainya Pemkot tidak bisa menjalankan apa yang digariskan melalui seminar suara dari rakyat, maka harus di dorong dewan sebagai hak inisiatif untuk membuat sebuah Perda dalam tolak ukur tanggung jawab Pemkot Palembang.

"Melalui Seminar ini ingin mencoba membuat suatu analisis karena ada persoalan yang berangkat dari sebuah fakta, sehingga kerangka objektif bisa dibangun bertujuan untuk membangun agar Palembang tidak tenggelam," ujarnya.

Ir Edward Sholeh dari Unsri menambahkan, gagasan seminar ini sangat baik, karena apabila tidak digagas persoalan banjir di Kota Palembang kemungkinan 10 tahun kedepan terjadi di Jakarta bisa sama di Kota Palembang.

Faktornya, laju pembangunan di hulu dibilang memang sangat pesat, dan Palembang sebagai titik ujung, takutnya bukan hanya banjir dari Palembang tapi ditambah air kiriman dari hulu.

"Solusinya, perlu keterlibatan semua pihak bukan hanya Pemkot tapi Pemprov untuk mendukung regulasi agar Palembang tidak banjir, tapi instansi vertikal dan peran masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, menyangkut kewenangan karena terlihat Pemkot tidak bisa bergerak karena persolan wewenang sehingga terbatas, walaupun wilayah Palembang tapi ada mekanisme seperti Das Sekanak, Kolam retensi dan Pompa Bendung itu BBWS Sumatera VIII, termasuk insfratruktur jalan.

"Saya berharap setelah ada rumusan seminar ini agar disampaikan Walikota, Gubernur dan instansi vertikal supaya membuat proritas untuk penanganan banjir di Kota Palembang."

"Jangan hanya sekedar pembangunan insfratruktur tapi harus didukung pemberdayaan masyarakat dalam sebuah kampanye," pungkasnya.